MEDAN, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Hotel Grand Aston, Medan, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).
Penutupan Rakernas dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi kompleksitas pembangunan perkotaan.
Dalam arahannya, AHY menyebut Rakernas APEKSI bukan sekadar agenda rutin, melainkan forum strategis untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan kota, mulai dari urbanisasi, kebutuhan permukiman, kemacetan, hingga kesenjangan ekonomi dan sosial.
“Kota-kota di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, pembangunan harus dilakukan secara kolaboratif, dari perencanaan hingga pengawasan,” ujarnya.
Ia menekankan, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Selain itu, AHY juga mendorong penguatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang merata di berbagai daerah.
Dalam forum tersebut, Rakernas APEKSI 2026 menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis. Di antaranya penguatan kapasitas fiskal daerah dan reformasi hubungan keuangan pusat-daerah agar pengelolaan anggaran lebih efektif dan transparan.
Rekomendasi lainnya mencakup penataan kebijakan aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK agar lebih proporsional, penguatan tata kelola Program Strategis Nasional (PSN), serta percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Selain itu, APEKSI juga mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan, penguatan ketahanan lingkungan dan pembangunan kota berkelanjutan, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis UMKM dan ekonomi kreatif.
Isu lain yang turut mengemuka adalah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejumlah pemerintah kota menyoroti perlunya koordinasi lebih kuat dengan pemerintah daerah, termasuk dalam penentuan lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Usai penutupan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan bahwa Rakernas APEKSI 2026 telah menghasilkan rekomendasi penting yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional.
“Seluruh hasil pembahasan para wali kota telah dirumuskan menjadi rekomendasi bersama yang mewakili kebutuhan dan tantangan daerah,” ujarnya.
Munafri menilai, berbagai isu yang dibahas dalam Rakernas merupakan persoalan riil yang dihadapi pemerintah kota di seluruh Indonesia, sehingga membutuhkan respons kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi.
Ia juga menegaskan, kehadirannya bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus mendukung kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, Rakernas APEKSI tidak hanya menjadi forum organisasi, tetapi juga ruang strategis untuk berbagi pengalaman dan inovasi antar kota.
“Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda. Forum ini menjadi kesempatan untuk saling belajar, sehingga inovasi yang berhasil di satu kota dapat diadaptasi oleh daerah lain,” jelasnya.
Munafri menambahkan, sejumlah praktik baik yang dibahas dalam forum meliputi digitalisasi pajak daerah, optimalisasi pengelolaan aset, hingga skema pembiayaan melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagai alternatif pendanaan pembangunan.
Secara umum, lanjutnya, rekomendasi Rakernas APEKSI XVIII menitikberatkan pada penguatan hubungan pusat dan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur, serta dukungan terhadap program nasional tanpa membebani kapasitas fiskal daerah.
“Ini menjadi poin penting agar pembangunan bisa berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan di seluruh kota di Indonesia,” pungkasnya. (*)