Makassar, Trotoar Id— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan dipercaya publik.
Hal itu disampaikan saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) SAKIP Tahun 2026 lingkup Pemerintah Kota Makassar yang digelar Inspektorat Kota Makassar di Hotel Claro, Senin (6/7/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh kepala OPD, camat se-Kota Makassar, sekretaris perangkat daerah, serta kepala subbagian perencanaan sebagai upaya memperkuat pemahaman dan implementasi SAKIP dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam arahannya, Wali Kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan bahwa SAKIP bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan alat ukur utama untuk menilai akuntabilitas kinerja pemerintah.
“SAKIP adalah alat ukur bagaimana akuntabilitas pemerintah bisa kita jaga. Ini menjadi cerminan tata kelola pemerintahan dan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kualitas perencanaan di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.
Menurutnya, lemahnya perencanaan akan berdampak langsung pada tidak sinkronnya pelaksanaan program di lapangan.
“Kalau perencanaan tidak kuat, maka eksekusi akan berantakan. Karena itu, sinergi antar-OPD harus diperkuat agar program tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” katanya.
Appi juga meminta seluruh perangkat daerah memastikan setiap kebijakan dan penganggaran benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas administrasi.
Dalam kesempatan itu, ia turut mengungkapkan bahwa nilai SAKIP Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan dan hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bersama.
“Ini harus menjadi perhatian kita bersama karena akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan birokrasi di era digital yang menuntut pemerintah untuk lebih responsif terhadap berbagai keluhan masyarakat.
Menurutnya, setiap persoalan publik harus dijawab dengan pelayanan yang cepat, komunikasi yang terbuka, serta kebijakan yang tepat sasaran.
Appi juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang berbasis aturan dan data, agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif.
Ia meminta agar implementasi SAKIP tidak hanya berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi juga dibuktikan melalui sistem kerja yang menghasilkan kinerja nyata.
Selain itu, Inspektorat Kota Makassar sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diminta untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap seluruh OPD.
Appi juga mengimbau agar setiap perangkat daerah tidak ragu berkonsultasi dengan Inspektorat jika menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas maupun regulasi.
“Jangan menganggap Inspektorat itu aib. Justru manfaatkan pendampingan agar semua berjalan sesuai aturan,” pesannya.
Ia berharap kegiatan Bimtek tersebut dapat meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus memperkuat komitmen dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil.
“Dengan SAKIP yang berkualitas, wajah pemerintahan Kota Makassar akan semakin baik dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.