Bulukumba, Trotoar.id – Di balik riuhnya tuntutan pelayanan publik yang semakin cepat dan transparan, Kabupaten Bulukumba memilih satu jalan: berinovasi.
Bukan sekadar jargon, tetapi menjadi gerakan yang perlahan tumbuh menjadi budaya kerja.
Dari ruang-ruang kantor pemerintahan hingga lini pelayanan masyarakat, inovasi kini menjadi denyut baru dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Langkah itu kembali ditegaskan melalui Workshop Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Bulukumba di Gedung Pinisi, awal Juli 2026.
Bagi sebagian daerah, inovasi kerap berhenti pada lomba atau sekadar dokumentasi. Namun di Bulukumba, arah yang ingin dituju lebih jauh dari itu.
Kepala Bapperida Bulukumba, Irma Darmayanti Untung, menegaskan bahwa inovasi harus hidup bukan hanya lahir.
Selama periode 2022 hingga 2026, Bulukumba telah melahirkan 285 inovasi daerah.
Angka ini bukan hanya statistik, tetapi cerminan dari upaya kolektif perangkat daerah dalam memperbaiki layanan publik.
Namun, bagi Irma, jumlah bukanlah tujuan akhir.
“Inovasi harus berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem kerja,” menjadi pesan utama yang terus digaungkan.
Menariknya, sebagian besar inovasi tersebut lahir dari sektor yang paling dekat dengan masyarakat.
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menjadi penyumbang terbesar, dengan ratusan inovasi yang menyasar pelayanan dasar. Diikuti sektor prasarana, wilayah, hingga ekonomi dan sumber daya alam.
Hal ini menunjukkan satu hal penting: bahwa inovasi di Bulukumba tidak dibangun dari atas, tetapi berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat.
Dalam workshop tersebut, arah penguatan inovasi dirumuskan dalam tiga fondasi utama.
Pertama, keberlanjutan.
Inovasi tidak boleh berhenti pada tahap uji coba atau sekadar memenuhi indikator lomba. Ia harus menjadi bagian dari SOP dan sistem kerja yang terus berjalan.
Kedua, kolaborasi.
Tidak ada inovasi yang bisa berdiri sendiri. Sinergi antar perangkat daerah menjadi kunci agar setiap program saling terhubung dan memperkuat satu sama lain.
Ketiga, data digital.
Di era saat ini, kebijakan tidak lagi bisa berbasis asumsi. Data yang akurat menjadi fondasi utama dalam menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran, transparan, dan efisien.
Workshop ini juga menjadi bagian dari persiapan Bulukumba menghadapi Innovative Government Award (IGA) 2026 ajang nasional yang mengukur kapasitas inovasi pemerintah daerah.
Melalui pendampingan teknis dari Konsultan Inovasi Daerah, Abdurrahman Ramlan, seluruh perangkat daerah dibekali kemampuan untuk menginput, mendokumentasikan, dan menyajikan inovasi sesuai standar penilaian nasional.
Langkah ini penting. Sebab dalam kompetisi seperti IGA, inovasi tidak hanya harus baik, tetapi juga harus mampu diceritakan dengan baik.
Apa yang terjadi di Bulukumba hari ini bukanlah hasil instan. Ia adalah proses panjang membangun kesadaran bahwa pelayanan publik harus terus berubah mengikuti kebutuhan zaman.
Inovasi tidak lagi menjadi tugas segelintir orang, tetapi menjadi tanggung jawab bersama.
Dan dari workshop sederhana di Gedung Pinisi, pesan itu kembali ditegaskan: bahwa masa depan pelayanan publik tidak ditentukan oleh seberapa besar anggaran, tetapi oleh seberapa kuat kemauan untuk berubah.
Perjalanan menuju IGA Award 2026 memang masih panjang. Namun Bulukumba telah menapakkan langkah penting menjadikan inovasi sebagai budaya, bukan sekadar program.
Jika konsistensi ini terus dijaga, bukan tidak mungkin Bulukumba tidak hanya menjadi peserta dalam ajang nasional, tetapi juga menjadi contoh bagaimana daerah mampu bertransformasi melalui inovasi.
Dari Bulukumba, inovasi itu kini terus ditenun perlahan, namun pasti.