MAKASSAR, Trotoar.id – Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham mewakili Wali Kota Makassar menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Makassar atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar yang digelar secara daring, Jumat (17/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Aliyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, masukan, kritik, dan saran terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.
Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dari proses demokrasi sekaligus wujud sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pemerintah Kota Makassar menerima setiap saran, kritik, dan masukan dari seluruh fraksi DPRD sebagai bagian dari evaluasi bersama. Sinergi antara eksekutif dan legislatif adalah kunci untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, memperkuat pelayanan publik, serta memastikan setiap rupiah APBD memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Aliyah.
Dalam jawaban pemerintah, Aliyah juga menyampaikan penghargaan atas apresiasi fraksi-fraksi DPRD terhadap keberhasilan Pemerintah Kota Makassar kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, DPRD, serta seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntabilitas.
Menanggapi berbagai pandangan fraksi terkait kemandirian fiskal daerah, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi berbasis digital.
Selain mempercepat digitalisasi layanan, pemerintah juga akan terus mendorong inovasi perangkat daerah pengelola pendapatan, memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah, serta memperluas basis wajib pajak dan retribusi secara berkelanjutan.
Pemerintah Kota Makassar juga memberikan penjelasan terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Aliyah, kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran sekaligus mempercepat pelaksanaan program di setiap organisasi perangkat daerah agar manfaat APBD dapat dirasakan masyarakat secara optimal.
Sementara itu, terkait rendahnya realisasi belanja modal pada beberapa sektor, pemerintah menjelaskan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah kendala teknis, mulai dari keterbatasan waktu pelaksanaan pekerjaan, penyelesaian persoalan aset, hingga penyempurnaan dokumen perencanaan.
Seluruh program yang belum terealisasi tersebut, lanjut Aliyah, telah menjadi perhatian pemerintah dan akan kembali dianggarkan pada tahun berikutnya agar dapat dilaksanakan sesuai target pembangunan daerah.
Di sektor pembangunan, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, termasuk peningkatan kualitas jalan, sistem drainase, fasilitas kesehatan, serta berbagai layanan publik yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga akan memperkuat evaluasi terhadap kinerja seluruh perangkat daerah guna meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran, kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Menutup penyampaiannya, Aliyah Mustika Ilham berharap kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Kota Makassar dan DPRD terus terjaga selama proses pembahasan Ranperda berlangsung.
Menurutnya, kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi penting dalam melahirkan kebijakan yang mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.
“Kami berharap semangat kemitraan yang telah terbangun dapat terus dipelihara sehingga pembahasan Ranperda ini berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan yang mampu mendorong kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar,” tutup Aliyah.