Makassar, Trotoar.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi maupun mengejar tingginya serapan anggaran.
Karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta menyusun program yang berorientasi pada hasil dan mendukung program prioritas Pemerintah Kota Makassar.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, saat membuka Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar yang dikemas dalam Forum Group Discussion (FGD) di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026).
Kegiatan ini menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.
Dalam arahannya, Appi menekankan bahwa penyusunan APBD tidak boleh lagi dipandang hanya sebagai proses menghitung pendapatan dan belanja daerah.
Menurutnya, setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan dampak yang terukur terhadap pembangunan Kota Makassar.
“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegas Appi.
Ia menjelaskan, seluruh tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program, harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari perubahan yang dirasakan masyarakat.
Menurut Appi, salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah adalah menurunnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun.
Karena itu, setiap perangkat daerah harus memastikan program yang dijalankan memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.
“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Appi meminta seluruh OPD mengubah paradigma dalam menyusun program dan anggaran.
Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah tidak boleh lagi didominasi untuk memenuhi kebutuhan internal birokrasi, melainkan harus diarahkan pada program-program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan prioritas Kota Makassar.
Di sisi lain, Appi juga mendorong perangkat daerah memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, keterbatasan APBD tidak boleh menjadi hambatan dalam menjalankan program pembangunan.
Pemerintah harus mampu membangun kemitraan dengan sektor swasta, dunia usaha, maupun investor untuk memperluas sumber pembiayaan pembangunan.
“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, Appi berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang sama terhadap arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengadopsi praktik-praktik terbaik dalam tata kelola anggaran.
Ia juga mengajak peserta memanfaatkan kesempatan berdiskusi bersama Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, untuk memperkuat pengelolaan keuangan yang semakin transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.