Bulukumba, Trotoar.id – Pemerintah Kabupaten Bulukumba menegaskan komitmennya memperkuat pelayanan kesehatan jiwa yang terpadu, inklusif, dan bebas stigma melalui penguatan kolaborasi lintas sektor.
Komitmen tersebut diwujudkan dalam Pertemuan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) Kabupaten Bulukumba yang digelar di Ruang Pola Kantor Bupati, Senin (27/7/2026).
Pertemuan yang diinisiasi Dinas Kesehatan Bulukumba itu dipimpin langsung Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edy Manaf, dan dihadiri sekitar 75 peserta dari unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, BPJS Kesehatan, RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja, camat, kepala puskesmas, organisasi sosial, BAZNAS, hingga Relawan Sosial Mandiri.
Dalam arahannya, Andi Edy Manaf menegaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia.
Karena itu, penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak dapat dibebankan hanya kepada sektor kesehatan, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat.
“Kesehatan jiwa adalah tanggung jawab bersama. Dibutuhkan sinergi lintas sektor mulai dari pemerintah daerah, kecamatan, desa, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga dunia usaha agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” ujar Andi Edy Manaf.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor dengan membentuk Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) di seluruh kecamatan serta menghadirkan layanan kesehatan jiwa yang mudah diakses, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat.
Penguatan TPKJM menjadi bagian dari implementasi Program BULUKUMBA SPOT (Bulukumba Stop Pasung dan ODGJ Terlantar) yang bertujuan menghapus praktik pemasungan dan mencegah ODGJ terlantar.
Program tersebut mengedepankan deteksi dini, respons cepat, pelayanan kesehatan berkesinambungan, rehabilitasi, perlindungan sosial, hingga reintegrasi pasien ke lingkungan keluarga dan masyarakat.
Sebagai perangkat daerah yang menjadi leading sector, Dinas Kesehatan Bulukumba menyatakan akan terus memperkuat sistem pelayanan kesehatan jiwa melalui penguatan jejaring layanan mulai dari tingkat desa, puskesmas, rumah sakit hingga rehabilitasi.
Fokus utama diarahkan pada peningkatan deteksi dini, sistem rujukan, kesinambungan pengobatan, pemantauan kepatuhan minum obat, serta koordinasi lintas sektor.
Dalam kesempatan tersebut, Psikiater RSUD H. Andi Sultan Daeng Radja Bulukumba, dr. Riska Mega Hikmah Waliulu, memaparkan tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa.
Ia menekankan bahwa keberhasilan penanganan gangguan jiwa sangat bergantung pada sistem pelayanan yang terintegrasi sejak deteksi dini di masyarakat, layanan medis, rehabilitasi, hingga pendampingan sosial secara berkelanjutan.
Pertemuan itu juga menghasilkan sejumlah komitmen strategis. BPJS Kesehatan menyatakan siap menjamin akses pelayanan kesehatan bagi ODGJ peserta JKN sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Dinas Sosial mengusulkan pembentukan Rumah Singgah ODGJ sebagai fasilitas transisi sebelum pasien kembali ke keluarga. BAZNAS menyatakan siap mendukung pemberdayaan ekonomi serta bantuan sosial bagi penyandang ODGJ dan keluarganya.
Bagian Kesra Setda Bulukumba berkomitmen memperkuat koordinasi kebijakan lintas perangkat daerah, sedangkan Relawan Sosial Mandiri siap memperluas pendampingan berbasis masyarakat guna mengurangi stigma dan mempercepat penanganan kasus.
Sebagai penutup, seluruh peserta menandatangani Komitmen Bersama TPKJM Kabupaten Bulukumba sebagai bentuk kesepakatan memperkuat koordinasi lintas sektor, membentuk TPKJM di seluruh kecamatan, memperluas akses pelayanan kesehatan jiwa hingga tingkat desa, serta mengimplementasikan Program BULUKUMBA SPOT secara berkelanjutan.
Melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba optimistis mampu membangun sistem pelayanan kesehatan jiwa yang semakin kuat, responsif, dan berkesinambungan.
Upaya tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan Bulukumba yang sehat jiwa, bebas pasung, tanpa ODGJ terlantar, sekaligus menghadirkan pelayanan yang lebih manusiawi dan bermartabat bagi seluruh masyarakat.