DEPOK, Trotoar.id – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan strategi komprehensif Pemerintah Kota Makassar dalam mengatasi persoalan persampahan pada forum City-to-City Learning and Innovation Lab: Waste Management Practices yang diselenggarakan United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) di The Margo Hotel, Kota Depok, Selasa (28/7/2026).
Forum tersebut mempertemukan berbagai pemerintah daerah di Indonesia untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik, serta inovasi dalam pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan.
Dalam pemaparannya, Munafri mengungkapkan bahwa Makassar saat ini tengah menghadapi tantangan besar akibat kondisi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa yang sebelumnya masih menggunakan sistem open dumping, sehingga pemerintah kota menerima sanksi administratif dari pemerintah pusat.
“Hari ini kami dalam posisi disuspend atau memiliki sanksi administrasi di TPA. Karena TPA kami seluas 21 hektare dengan timbunan sampah mencapai enam hingga tujuh meter dan masih menggunakan sistem open dumping,” ujar Munafri.
Menurut wali kota yang akrab disapa Appi itu, kondisi tersebut menjadi momentum bagi Pemerintah Kota Makassar untuk melakukan transformasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan sampah, dimulai dari pembenahan TPA hingga perubahan perilaku masyarakat.
Ia menjelaskan, sejalan dengan kebijakan nasional, transformasi TPA Tamangapa menuju sistem sanitary landfill kini telah mencapai lebih dari 85 persen.
Seluruh timbunan sampah telah ditutup menggunakan cover soil, disertai pembangunan sistem pengelolaan gas metana dan air lindi.
Gas metana yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi masyarakat di sekitar kawasan TPA, sedangkan air lindi diolah menjadi air baku yang dapat dimanfaatkan kembali.
Meski demikian, Appi menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak cukup dilakukan di hilir. Karena itu, Pemerintah Kota Makassar juga mendorong perubahan dari tingkat rumah tangga melalui gerakan pemilahan sampah dari sumber.
“Kampanye kami sederhana, cukup dua ember di setiap rumah. Satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk sampah nonorganik. Seluruh rumah tangga wajib memilikinya,” jelasnya.
Untuk mengolah sampah organik, Pemkot Makassar melalui Dinas Lingkungan Hidup menghadirkan program Teba Modern sebagai fasilitas komunal serta mendorong pembuatan biopori di rumah-rumah warga agar sampah organik dapat diolah secara mandiri.
Program tersebut dikawal hingga tingkat lingkungan dengan melibatkan sekitar 6.000 Ketua RT yang bertugas memastikan sistem pemilahan, komposter, dan pengelolaan sampah berjalan secara konsisten di wilayah masing-masing.
Selain itu, Pemerintah Kota Makassar terus memperluas pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di seluruh kecamatan sebagai bagian dari penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
Perubahan perilaku juga dilakukan melalui sektor pendidikan. Seluruh satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD hingga SMP, didorong menerapkan budaya memilah sampah sejak dini agar menjadi kebiasaan generasi muda.
“Kami ingin anak-anak sejak kecil terbiasa membedakan dan mengolah sampah dengan baik,” katanya.
Untuk memperkuat kolaborasi, Pemkot Makassar membentuk Dewan Lingkungan yang dipimpin Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar.
Dewan tersebut melibatkan akademisi, pegiat lingkungan, komunitas, hingga pelaku ekonomi kreatif dalam memperkuat edukasi dan penerapan teknologi pengelolaan sampah.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat ekonomi sirkular melalui pengembangan Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk.
Pemerintah bahkan menyiapkan dukungan pendanaan agar transaksi pembelian sampah dari masyarakat dapat berlangsung lancar sehingga meningkatkan partisipasi warga dalam program pemilahan sampah.
Menurut Appi, seluruh strategi tersebut merupakan bagian dari transformasi besar yang tidak hanya berorientasi pada pengurangan timbulan sampah, tetapi juga membangun budaya baru pengelolaan sampah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Ia optimistis, melalui pembenahan TPA, penguatan partisipasi masyarakat, edukasi lingkungan, hingga penerapan ekonomi sirkular, Makassar mampu keluar dari krisis persampahan dan menjadi contoh bagi daerah lain.
“Kami meyakini, insyaallah dengan proses yang kami lakukan, Kota Makassar akan menjadi kota yang paling pertama yang berhasil keluar dari persoalan persampahan di Indonesia,” tutup Munafri.