MAKASSAR, Trotoar.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pelaksanaan sejumlah proyek strategis Multi Years Project (MYP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berjalan baik dan masih dalam kondisi terkendali.
Penilaian tersebut disampaikan setelah Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Koorsup) Wilayah IV melalui Satgas IV.2 melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi proyek di Kabupaten Pinrang, Sidrap, dan Wajo.
Peninjauan yang berlangsung pada 28–29 Juli 2026 itu merupakan bagian dari fungsi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi guna memastikan proyek-proyek infrastruktur prioritas daerah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas.
Dalam kegiatan tersebut, Tim Koorsup KPK didampingi jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, di antaranya Inspektorat, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), serta Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang.
Di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Pemprov Sulsel mengalokasikan program pembangunan melalui skema Multi Years Project 2025–2027 dengan total anggaran sekitar Rp3,7 triliun.
Program tersebut meliputi pembangunan dan preservasi jalan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga pembangunan rumah sakit regional.
Dalam kunjungan lapangan, Tim KPK meninjau sejumlah proyek strategis, termasuk Rehabilitasi Daerah Irigasi Paket 3 senilai Rp89,8 miliar dan Preservasi Jalan Paket 4 dengan nilai kontrak Rp615,6 miliar.
Beberapa ruas jalan yang menjadi lokasi peninjauan antara lain Pinrang–Batas Rappang, Mario–Binabaru–Batas Kabupaten Pinrang, Batas Kabupaten Sidrap–Malimpung, serta Impa-Impa–Anabanua di Kabupaten Wajo. Tim juga memantau progres rehabilitasi Daerah Irigasi Alakarajae dan Daerah Irigasi Bilokka di Kabupaten Sidrap.
Selain melihat progres fisik pekerjaan, Tim Koorsup KPK berdialog dengan pelaksana proyek, konsultan pengawas, dan pejabat terkait guna memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan proyek, tantangan yang dihadapi, serta langkah mitigasi risiko agar pembangunan berjalan sesuai target.
Kasatgas Koorsup KPK IV.2, Tri Budi Rochmanto, menyampaikan hasil evaluasi lapangan menunjukkan progres pembangunan, khususnya pada pekerjaan Preservasi Jalan Paket 4, masih berada pada jalur yang sesuai.
“Berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi di lapangan per 29 Juli 2026, realisasi progres fisik pada pekerjaan Preservasi Jalan Paket 4 secara umum masih terkendali dan berada dalam kategori berjalan baik,” ujarnya.
Meski demikian, KPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar terus melakukan koordinasi aktif dengan pemerintah pusat, khususnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Koordinasi tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi dinamika harga material konstruksi, kemungkinan penerapan mekanisme price adjustment, serta memastikan seluruh proses pengadaan tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Tri Budi menegaskan KPK akan terus menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi sebagai bentuk pendampingan agar seluruh proyek infrastruktur strategis di Sulawesi Selatan dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran.
“KPK berkomitmen untuk terus mendampingi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar proyek infrastruktur bernilai triliunan rupiah ini dapat terselesaikan tepat waktu dan tepat guna demi kemanfaatan masyarakat luas, tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pembangunan daerah sehingga investasi infrastruktur yang dibiayai melalui program Multi Years Project dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat sekaligus memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran publik.