JAKARTA, Trotoar.id – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melakukan audiensi dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Nufransa, di Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Pertemuan tersebut difokuskan pada pembahasan kondisi fiskal daerah serta proyeksi transfer keuangan dari pemerintah pusat.
Dalam audiensi itu, Andi Sudirman memaparkan kondisi terkini keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk belanja pegawai yang menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran.
“Kami melaporkan kondisi keuangan Sulsel termasuk belanja pegawai yang menjadi atensi pusat dan daerah,” ujar Andi Sudirman.
Selain menyampaikan kondisi fiskal daerah, Gubernur Sulsel juga meminta gambaran proyeksi transfer keuangan dari pemerintah pusat, baik pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 maupun pada penyusunan APBD Pokok Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, kepastian mengenai besaran transfer ke daerah sangat penting untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal yang lebih terukur.
Dengan proyeksi yang jelas, pemerintah daerah dapat merancang program pembangunan secara lebih efektif sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah.
Pembahasan juga mencakup komponen belanja pegawai aparatur sipil negara (ASN), yang menjadi salah satu unsur penting dalam struktur APBD.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berupaya memastikan keseimbangan antara pemenuhan belanja wajib dan ruang fiskal untuk mendukung pembangunan.
Andi Sudirman menilai komunikasi yang intensif dengan Kementerian Keuangan menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di tengah tantangan pengelolaan fiskal yang semakin dinamis.
Ia berharap koordinasi yang baik dapat memberikan kepastian dalam perencanaan anggaran sehingga berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tetap dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Semoga komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat terus terjaga demi penguatan kapasitas fiskal daerah dan keberlanjutan pembangunan di Sulawesi Selatan,” tutup Andi Sudirman.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjaga kesehatan fiskal daerah melalui koordinasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat, sekaligus memastikan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal di tengah dinamika kebijakan keuangan nasional.