MAKASSAR, Trotoar.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mulai memberi perhatian serius terhadap rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Hingga memasuki semester kedua, serapan anggaran Pemerintah Provinsi Sulsel baru mencapai 41,19 persen, menyisakan lebih dari Rp6,2 triliun yang harus direalisasikan dalam waktu kurang dari enam bulan
Dalam pemaparannya, Jufri Rahman menjelaskan total APBD Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 mencapai Rp10,657 triliun.
Namun hingga akhir semester pertama, realisasi anggaran baru menyentuh angka sekitar Rp4,389 triliun atau 41,19 persen dari total pagu anggaran.
Artinya, masih terdapat sekitar Rp6,267 triliun anggaran yang belum terserap dan menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk direalisasikan pada semester kedua.
Data yang dipaparkan dalam rapat tersebut menunjukkan tidak hanya belanja daerah yang masih rendah, tetapi juga beberapa komponen pendapatan daerah belum mencapai target sesuai proyeksi.
Kondisi ini menjadi perhatian DPRD karena dapat mempengaruhi percepatan pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor.
Meski demikian, Sekda Sulsel memastikan kondisi tersebut masih sesuai dengan pola pelaksanaan APBD.
Menurutnya, sejumlah program strategis memang baru memasuki tahapan pelaksanaan fisik pada triwulan ketiga hingga triwulan keempat sehingga realisasi anggaran diperkirakan meningkat signifikan dalam beberapa bulan ke depan.
“Pemerintah tetap optimistis target realisasi dapat tercapai karena sebagian besar kegiatan sudah memasuki tahap pelaksanaan dan pembayaran akan dilakukan pada semester kedua,” terang Jufri dalam paparannya.
Selain itu, sejumlah sumber pendapatan daerah, termasuk dana transfer pemerintah pusat dan beberapa komponen Dana Bagi Hasil (DBH), juga diproyeksikan baru akan terealisasi pada triwulan III dan IV sehingga akan turut mendongkrak capaian pendapatan daerah.
Banggar DPRD Sulsel meminta pemerintah daerah tidak hanya mengejar angka serapan anggaran, tetapi juga memastikan kualitas belanja tetap menjadi prioritas.
DPRD menilai percepatan realisasi harus berdampak langsung terhadap pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
Percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis juga menjadi perhatian. Sejumlah program infrastruktur, pembangunan rumah sakit, irigasi, jalan provinsi hingga sektor pendidikan dan kesehatan diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga tidak menumpuk di penghujung tahun anggaran.
Dalam rapat tersebut juga dipaparkan prognosis enam bulan ke depan. Pemerintah Provinsi Sulsel memperkirakan pendapatan daerah akan terus bertambah seiring meningkatnya realisasi penerimaan daerah dan transfer dari pemerintah pusat.
Sementara dari sisi belanja, pemerintah optimistis penyerapan anggaran akan meningkat tajam setelah proses administrasi, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan proyek fisik memasuki tahap pembayaran pada semester kedua.
Banggar DPRD Sulsel menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD agar setiap rupiah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu mencapai target kinerja dan penyerapan anggaran.
Dengan masih tersisanya lebih dari Rp6,2 triliun anggaran yang belum terealisasi, semester kedua menjadi periode yang sangat menentukan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Keberhasilan mempercepat serapan APBD tidak hanya akan menentukan capaian kinerja keuangan daerah, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Rapat Banggar DPRD Sulsel ini pun menjadi alarm sekaligus momentum evaluasi bagi pemerintah daerah.
Tantangan enam bulan ke depan bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan memastikan setiap program yang dibiayai APBD terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Sulawesi Selatan.