MALANG, Trotoar.id — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menghadiri Forum Koordinasi Nasional Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah dalam Implementasi Social Contracting untuk Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis (TBC), dan Malaria (ATM) yang diselenggarakan Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) di Harris Hotel & Conventions Malang, Jawa Timur, pada 4–7 Agustus 2026.
Kehadiran Aliyah dalam forum nasional tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui percepatan program eliminasi AIDS, TBC, dan malaria.
Dalam kegiatan itu, Aliyah didampingi Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. H. Ahmad Asy’Arie.
Forum ini menjadi wadah konsolidasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai mitra strategis guna memperkuat implementasi social contracting sebagai pendekatan kolaboratif dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.
Sejumlah narasumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), BAZNAS RI, hingga perwakilan pemerintah daerah memaparkan kebijakan, strategi, serta praktik baik dalam pelaksanaan program kesehatan berbasis kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil.
Aliyah Mustika Ilham mengatakan forum tersebut menjadi kesempatan penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempelajari berbagai inovasi yang telah diterapkan di sejumlah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
“Pencegahan dan pengendalian AIDS, tuberkulosis, dan malaria membutuhkan kolaborasi yang kuat. Melalui forum ini, Makassar memperoleh banyak pembelajaran untuk memperkuat kebijakan dan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan agar layanan kesehatan semakin efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” ujar Aliyah.
Menurutnya, tantangan penanggulangan penyakit menular tidak dapat ditangani oleh pemerintah semata, tetapi memerlukan keterlibatan aktif organisasi masyarakat, lembaga sosial, dunia usaha, serta seluruh elemen masyarakat melalui pola kemitraan yang terencana dan berkelanjutan.
Selain memperkuat komitmen pemerintah daerah, forum ini juga membahas peningkatan kapasitas organisasi perangkat daerah dalam aspek perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program melalui mekanisme Swakelola Tipe III dan IV (Social Contracting).
Skema tersebut diharapkan mampu memperluas ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan layanan kesehatan kepada kelompok rentan, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui partisipasi dalam forum nasional ini, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat mengadopsi berbagai praktik baik yang telah diterapkan di daerah lain sebagai upaya memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang lebih inklusif, kolaboratif, dan berkelanjutan demi mendukung pencapaian target eliminasi AIDS, TBC, dan malaria di Indonesia.