MAKASSAR, Trotoar.id — Transformasi digital yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar kembali mendapat perhatian internasional.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Makassar menerima kunjungan peserta Australia Awards Short Course: Governance and Public Policy Making for Subnational Governments (Aceh and Eastern Indonesia) di Makassar Virtual Economic Center (MARVEC), Gedung Makassar Government Center (MGC), Rabu (5/8/2026).
Kunjungan tersebut menjadi ajang berbagi praktik baik tata kelola pemerintahan berbasis digital, dengan Pemerintah Kota Makassar memperkenalkan Makassar Super Apps Lontara+ sebagai inovasi yang berhasil mengintegrasikan layanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Program Australia Awards itu diikuti 27 peserta yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, serta perwakilan dari 12 provinsi, yakni Aceh, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Gorontalo, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.
Rombongan diterima langsung Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Muhammad Roem, yang menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kota Makassar sebagai lokasi pembelajaran mengenai transformasi digital pemerintahan.
“Selamat datang di Kota Makassar. Kami merasa terhormat dapat dipilih menjadi lokus kunjungan ini dan berbagi pengalaman mengenai transformasi digital yang kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Semoga kunjungan ini menjadi ruang bertukar pengetahuan dan memberikan manfaat,” ujar Roem.
Rombongan dipimpin oleh Course Leader Australia Awards Short Course, Rachel Nolan. Ia menjelaskan kunjungan tersebut merupakan bagian dari lokakarya pra-studi sebelum para peserta mengikuti program pembelajaran di Australia.
Menurut Rachel, Makassar dipilih karena dinilai memiliki praktik baik dalam tata kelola pemerintahan, digitalisasi layanan publik, dan pengembangan kebijakan berbasis data yang layak menjadi referensi bagi pemerintah daerah lain.
Dalam sesi bertajuk “Digital Insight, Better Governance”, Muhammad Roem memaparkan perjalanan transformasi digital Pemerintah Kota Makassar melalui peluncuran Makassar Super Apps Lontara+ pada 27 Juli 2025.
Ia menjelaskan, sebelum integrasi dilakukan, terdapat 358 aplikasi yang dikembangkan masing-masing perangkat daerah dan berjalan secara terpisah.
Kondisi tersebut menyebabkan layanan publik tidak terhubung, aduan masyarakat tersebar di berbagai platform, serta menyulitkan pemerintah dalam mengukur kepuasan masyarakat secara menyeluruh.
Melalui Lontara+, seluruh layanan publik kini terintegrasi dalam satu aplikasi. Menurut Roem, kebijakan tersebut berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat, yang ditandai dengan kenaikan jumlah aduan hingga 418 persen dalam satu tahun serta jumlah pengguna aktif yang telah mencapai 88.015 orang.
Selain itu, selama periode Juli 2025 hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 25.219 aduan masyarakat diterima melalui Lontara+, dengan 22.663 aduan berhasil ditindaklanjuti. Angka tersebut menunjukkan tingkat penyelesaian aduan mencapai 89,9 persen.
Roem juga memaparkan hasil evaluasi kepuasan pengguna. Sebanyak 92,5 persen responden menyatakan Lontara+ memudahkan akses terhadap layanan publik, 90 persen menilai aplikasi mudah digunakan, sementara 87,5 persen menilai pelayanan pemerintah menjadi lebih transparan dan menyatakan puas terhadap layanan yang diterima. Lebih dari 70 persen responden juga menilai penanganan aduan berlangsung cepat.
Menurutnya, berbagai capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mengantarkan Kota Makassar meraih berbagai penghargaan di bidang digitalisasi pemerintahan.
Selain memperkenalkan Lontara+, Roem juga memaparkan layanan Call Center 112 sebagai pusat layanan kegawatdaruratan selama 24 jam, serta fungsi Makassar Virtual Economic Center (MARVEC) sebagai pusat integrasi dan analisis data kota.
Melalui MARVEC, Pemerintah Kota Makassar dapat memantau berbagai indikator strategis secara real-time, mulai dari kondisi lalu lintas melalui CCTV, pelayanan pajak, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), hingga berbagai layanan publik lainnya sebagai dasar pengambilan kebijakan berbasis data.
Pemaparan tersebut mendapat perhatian besar dari peserta Australia Awards. Mereka aktif berdiskusi mengenai strategi integrasi layanan, pengelolaan data lintas perangkat daerah, hingga mekanisme penyelesaian aduan masyarakat yang diterapkan Pemerintah Kota Makassar.
Course Leader Australia Awards Short Course, Rachel Nolan, mengaku terkesan dengan sistem digital yang dikembangkan Pemerintah Kota Makassar.
“Saya sangat terkesan dengan Pusat Pemerintahan Makassar yang baru, serta kecanggihan sistem teknologi Anda dalam merespons keluhan warga. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah mendengarkan mereka dan peduli pada hal-hal yang sama dengan yang mereka pedulikan,” ujarnya.
Menurut Rachel, sistem yang dibangun Pemerintah Kota Makassar tidak hanya memudahkan masyarakat menyampaikan laporan, termasuk melalui foto, tetapi juga memberikan informasi yang jelas mengenai tindak lanjut setiap aduan.
Ia menilai pendekatan tersebut membantu pemerintah mengelola sumber daya secara lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Saya melihat sistem ini merupakan contoh unggulan yang menyediakan informasi berkualitas bagi para pengambil keputusan,” tutup Rachel Nolan.