MAKASSAR, Trotoar.id — Kesempatan kerja yang adil tidak boleh berhenti pada mereka yang memiliki kondisi fisik tanpa hambatan.
Pemerintah dituntut memastikan setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, memiliki ruang yang sama untuk bekerja, mengembangkan kompetensi, bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.
Pesan itu disampaikan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, saat menghadiri Layanan Kewirausahaan, Sosialisasi Penempatan Disabilitas, dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Pemula (TKMP) yang digelar Balai Perluasan Kesempatan Kerja (BPKK) Kendari Kementerian Ketenagakerjaan RI di Aula Balai Sentra Wirajaya Kementerian Sosial RI, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan yang dibuka Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Sukro Muhab, itu mempertemukan sekitar 208 peserta dari berbagai latar belakang.
Mulai dari penyandang disabilitas, pelaku tenaga kerja mandiri, dunia usaha hingga pemangku kepentingan ketenagakerjaan hadir dalam satu forum yang diarahkan untuk memperluas akses kerja sekaligus membuka peluang kewirausahaan.
Aliyah memberikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BPKK Kendari, yang memilih Makassar sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program.
Menurutnya, kehadiran program tersebut menjadi bukti bahwa agenda ketenagakerjaan mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih inklusif, dengan memastikan kelompok disabilitas tidak tertinggal dalam akses terhadap pekerjaan dan pengembangan usaha.
“Atas nama Pemerintah Kota Makassar, kami menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya BPKK Kendari, karena telah menghadirkan program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama sahabat-sahabat penyandang disabilitas di Kota Makassar,” ujar Aliyah.
Bagi Aliyah, persoalan utama bukan terletak pada keterbatasan fisik, melainkan sejauh mana lingkungan sosial dan dunia kerja memberikan ruang yang setara.
Ia menegaskan penyandang disabilitas memiliki kemampuan, semangat dan tekad untuk berkembang apabila memperoleh akses, fasilitas dan kesempatan yang adil.
“Sesungguhnya penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama seperti kita semua. Yang membedakan hanya kondisi fisik, tetapi semangat, kemampuan, dan tekad mereka tidak kalah dengan siapa pun,” tegasnya.
Karena itu, Pemkot Makassar terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, menekan angka pengangguran serta memperkuat sektor usaha mikro.
Bagi Aliyah, pemberdayaan harus diarahkan agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima program, tetapi mampu berdiri dan berkembang secara mandiri.
Ia pun meminta para peserta tidak menjadikan pelatihan sebagai kegiatan seremonial. Pengetahuan, keterampilan dan jejaring yang diperoleh selama kegiatan harus diterjemahkan menjadi langkah konkret untuk mengembangkan usaha maupun meningkatkan kesiapan memasuki dunia kerja.
“Saya berharap seluruh peserta mengikuti setiap materi dengan serius, menambah ilmu, memperluas jaringan, serta meningkatkan kapasitas usaha. Jadikan kesempatan ini sebagai langkah awal membangun usaha yang berkelanjutan,” pesannya.
Aliyah juga membawa pengalaman ketika masih menjadi Anggota Komisi IX DPR RI periode 2014–2024 yang bermitra dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
Ia menilai skema Tenaga Kerja Mandiri memiliki potensi besar jika diikuti secara serius karena tidak hanya memberikan pembekalan awal, tetapi juga membuka ruang pendampingan dan pengembangan usaha.
“Manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Program ini tidak berhenti sampai di sini, tetapi memiliki tahapan lanjutan berupa pendampingan bahkan penguatan modal usaha bagi peserta yang menunjukkan perkembangan usahanya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPKK Kendari, Mashur Malaka, mengatakan lembaganya merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Ketenagakerjaan dengan wilayah kerja yang mencakup Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kewirausahaan inklusif sekaligus membangun ekosistem ketenagakerjaan yang terbuka, setara dan bebas diskriminasi.
Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Dr. Sukro Muhab, menambahkan bahwa kewirausahaan merupakan salah satu strategi penting untuk menekan pengangguran.
Dengan sekitar 59 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, penguatan kapasitas wirausaha dinilai penting untuk menciptakan sumber-sumber ekonomi baru sekaligus lapangan kerja.
“Kementerian Ketenagakerjaan tidak hanya menyiapkan tenaga kerja siap masuk industri, tetapi juga mencetak masyarakat yang siap menjadi wirausaha sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru,” katanya.
Di akhir kegiatan, Sukro Muhab menyerahkan cendera mata kepada Aliyah Mustika Ilham sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemkot Makassar terhadap program perluasan kesempatan kerja.
Bagi Makassar, momentum tersebut mempertegas arah kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya mengejar angka penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memastikan kelompok rentan memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh secara ekonomi.
Turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar, Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, Zainal Ibrahim. Hadir pula jajaran Kementerian Ketenagakerjaan, BPVP Makassar, BPKK Kendari, BPVP Kendari, Balai K3 Makassar, BPVP Pangkep, BPVP Bantaeng serta Balai Sentra Wirajaya Kementerian Sosial RI.