JAKARTA, Trotoar.id — Kantor Staf Presiden (KSP) memperkuat pengawalan terhadap percepatan investasi dan hilirisasi nasional.
Langkah ini diarahkan untuk memastikan realisasi investasi tidak terhambat persoalan perizinan, tata ruang, pertanahan hingga kesiapan kawasan industri.
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman membahas agenda tersebut saat bertemu Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Pertemuan tersebut menyoroti sejumlah hambatan yang masih dapat memperlambat realisasi investasi. Pemerintah mendorong koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diselesaikan.
Investasi menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja.
Karena itu, KSP memastikan berbagai kebijakan investasi dan hilirisasi tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi proyek yang benar-benar berjalan.
Data pemerintah menunjukkan realisasi investasi nasional pada semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,2 persen secara tahunan dan mampu menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung.
Capaian tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat agenda investasi nasional. Namun, pemerintah masih perlu memastikan investasi yang masuk memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, terutama melalui peningkatan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Karena itu, agenda hilirisasi menjadi bagian penting dalam pembahasan KSP dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi.
Pemerintah ingin mendorong pengolahan sumber daya alam tidak berhenti pada ekspor bahan mentah, tetapi berkembang menjadi industri yang menghasilkan produk bernilai tambah lebih tinggi.
Untuk memperkuat agenda tersebut, pemerintah bersama Danantara Indonesia menyiapkan 19 proyek hilirisasi prioritas dengan nilai investasi sekitar Rp228 triliun.
Proyek-proyek tersebut diharapkan menjadi pengungkit baru bagi perekonomian nasional, sekaligus menciptakan efek berantai terhadap industri pendukung, tenaga kerja, penerimaan negara dan aktivitas ekonomi di daerah.
KSP menilai percepatan investasi dan hilirisasi membutuhkan koordinasi yang kuat karena realisasi proyek tidak hanya bergantung pada satu kementerian atau lembaga.
Persoalan perizinan, tata ruang, status lahan, infrastruktur hingga kesiapan kawasan industri harus diselesaikan secara terpadu.
Pengawalan tersebut juga penting untuk memberikan kepastian kepada investor. Semakin cepat hambatan administratif dan teknis diselesaikan, semakin besar peluang proyek investasi dapat segera masuk tahap konstruksi dan produksi.
KSP akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk memastikan berbagai kendala investasi dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat.
Pemerintah menargetkan percepatan investasi dan hilirisasi tidak sekadar menghasilkan angka realisasi investasi, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, hilirisasi diharapkan menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di daerah.
Dengan realisasi investasi yang telah menembus Rp1.000 triliun pada semester pertama 2026 dan 19 proyek hilirisasi prioritas senilai sekitar Rp228 triliun yang tengah disiapkan, pemerintah kini dituntut memastikan seluruh agenda tersebut bergerak dari meja kebijakan menjadi aktivitas ekonomi nyata.
KSP menegaskan pengawalan akan terus dilakukan agar percepatan investasi dan hilirisasi berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.