MAKASSAR, Trotoar.id— Dulu, untuk mengurus dokumen kependudukan, membayar pajak, atau menyampaikan persoalan yang ditemui di jalan, warga harus meluangkan waktu datang ke kantor pelayanan pemerintah.
Kini, Pemerintah Kota Makassar ingin memangkas jarak itu.
Di momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemkot Makassar meluncurkan program “Merdeka dalam Genggaman”, Senin (17/8/2026).
Peluncuran dilakukan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, usai upacara pengibaran Sang Merah Putih di Lapangan Karebosi Makassar.
Bagi Munafri, kemerdekaan di era digital tidak cukup hanya dimaknai sebagai perayaan sejarah. Kemerdekaan juga harus terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk ketika warga membutuhkan pelayanan pemerintah.
Karena itu, pemerintah dituntut menghadirkan pelayanan yang semakin mudah, cepat, praktis, dan tidak membuat masyarakat kehilangan banyak waktu.
“Ini bukan hadiah, tapi ini adalah hak yang dimiliki oleh warga Kota Makassar mendapatkan kemudahan terhadap akses di hari kemerdekaan,” kata Munafri.
Semangat tersebut diterjemahkan melalui pengembangan aplikasi Lontara Plus, platform digital milik Pemkot Makassar yang kini diperluas dengan tiga fitur layanan terintegrasi.
Ketiganya adalah layanan pencatatan sipil, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara online, serta Makassar Move.
Tiga layanan itu menyentuh kebutuhan yang berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama: mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui teknologi.
Salah satu perubahan yang ditawarkan Lontara Plus adalah layanan administrasi kependudukan.
Selama ini, sejumlah kebutuhan pencatatan sipil mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor pelayanan. Bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu, proses tersebut tentu membutuhkan tenaga dan waktu tersendiri.
Melalui integrasi digital, Pemkot Makassar ingin mengurangi hambatan tersebut.
“Nantinya, ada data Dukcapil untuk proses kependudukan yang mungkin selama ini harus datang ke kantor capil. Ada yang tidak punya waktu dalam proses dan lain sebagainya,” ujar Munafri.
Menurutnya, digitalisasi bukan sekadar memindahkan pelayanan dari meja kantor ke layar ponsel.
Lebih jauh, transformasi tersebut merupakan bagian dari perubahan cara pemerintah melayani masyarakat.
“Nah, inilah yang kita lakukan berbagai perubahan dan perbaikan sehingga fitur ini benar-benar bisa bermanfaat lebih luas,” tuturnya.
Fitur berikutnya adalah pembayaran PBB secara online. Warga diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban perpajakan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada mekanisme pelayanan konvensional.
Dengan layanan digital, proses pembayaran diharapkan menjadi lebih praktis sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pendapatan daerah.
Namun, ada satu fitur yang membawa konsep berbeda.
Fitur ini dirancang sebagai ruang yang mempertemukan aktivitas hidup sehat warga dengan keterlibatan masyarakat dalam mengawasi kondisi kota.
Warga yang berjalan kaki, jogging, berlari, hingga bersepeda dapat merekam aktivitas mereka melalui aplikasi Lontara Plus.
“Yang jalan kaki, yang jogging, yang naik sepeda, yang lari, silakan masuk ke dalam aplikasi Lontara,” ungkap Munafri.
Tak berhenti pada aktivitas olahraga, Pemkot Makassar juga menyiapkan insentif berupa hadiah menarik yang akan diundi secara berkala bagi pengguna.
“Setiap minggu akan ada hadiah-hadiah menarik yang diundi untuk kita dapatkan bersama-sama,” sambungnya.
Tetapi ada misi lain yang ingin dibangun melalui Makassar Move.
Ketika warga bergerak menyusuri jalan-jalan Kota Makassar, mereka juga dapat menjadi mata tambahan bagi pemerintah.
Kondisi jalan, fasilitas publik, maupun persoalan lain yang membutuhkan perhatian dapat dilaporkan melalui ruang digital tersebut.
“Jadi, kita meluncurkan Makassar Move ini adalah sebuah kegiatan di mana masyarakat Kota Makassar yang datang melakukan kegiatan sehat setiap hari,” jelasnya.
“Baik itu yang berjalan, baik itu yang jogging, baik itu yang berlari, baik itu yang naik sepeda, bisa melaporkan hal-hal yang mereka lihat di jalanan untuk dilakukan pola perbaikan,” tambah Appi.
Konsep tersebut sekaligus membangun pola komunikasi dua arah.
Pemerintah tidak mungkin berada di setiap sudut kota setiap saat. Karena itu, keterlibatan warga menjadi penting untuk membantu pemerintah menemukan persoalan yang luput dari pemantauan langsung.
“Nah, inilah yang dimaksudkan sebagai ruang interaksi, ruang komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk membangun sebuah kebersamaan yang lebih baik,” ujar Munafri.
Dengan mekanisme tersebut, laporan warga diharapkan dapat menjadi informasi awal bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.
“Sehingga hal-hal yang luput dari perhatian pemerintah bisa cepat diakses melalui layanan fitur digital yang diberikan oleh pemerintah,” tuturnya.
Bagi Munafri, peluncuran Lontara Plus dengan tiga fitur tersebut merupakan simbol bagaimana makna kemerdekaan diterjemahkan dalam konteks kehidupan masyarakat modern.
Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan, tetapi juga tentang kemampuan pemerintah menghadirkan akses dan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Kami meluncurkan pelayanan ini adalah sebuah komitmen dalam membangun digitalisasi di Kota Makassar. Ini adalah wujud kemerdekaan digital di bidang pelayanan publik,” tegasnya.
Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pengguna layanan, tetapi juga mengambil bagian dalam mengawasi jalannya pembangunan kota.
Teknologi kemudian ditempatkan bukan sebagai sekadar alat, melainkan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga.
Warga dapat mengakses layanan. Warga dapat menyampaikan laporan. Pemerintah mendapatkan informasi. Dan pembangunan dapat dikawal secara bersama-sama.
Pada akhirnya, semangat “Merdeka dalam Genggaman” ingin mengubah cara warga berinteraksi dengan pemerintah: dari antrean panjang menuju akses yang lebih dekat, dari laporan yang tersampaikan secara manual menuju informasi yang dapat dikirim melalui ruang digital.
Di usia 81 tahun Indonesia merdeka, Pemkot Makassar mencoba menghadirkan makna kemerdekaan dalam bentuk yang lebih dekat dengan keseharian warganya.
Bukan lagi sekadar slogan di atas panggung upacara, tetapi layanan yang dapat dibuka dari layar ponsel.
“Ini bukan hadiah dari pemerintah kota, tapi ini adalah hak masyarakat Kota Makassar sebagai warga yang terus akan kita berikan pelayanan secara maksimal,” kata Munafri.
Ia pun mengajak masyarakat menjadi bagian dari transformasi tersebut.
“Mari kita awasi dan kawal pembangunan kota ini bersama. Satu Kota, satu Aplikasi, merdeka dalam Genggaman,” pungkas Munafri.