JENEPONTO, Trotoar.id — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mendorong kelompok perempuan di Kabupaten Jeneponto dan Takalar untuk tidak berhenti pada pelatihan keterampilan.
Ia ingin setiap dukungan usaha yang diberikan pemerintah berujung pada kemandirian ekonomi, peningkatan pendapatan keluarga, hingga produk yang mampu menembus pasar.
Pesan tersebut disampaikan Fatmawati saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan bagi Perempuan Kabupaten Jeneponto yang dirangkaikan dengan dukungan usaha bagi kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), di Aula Rumah Jabatan Bupati Jeneponto, Kamis (20/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Fatmawati menyerahkan dukungan usaha kepada kelompok UPPKA dari Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar. Bantuan berupa fasilitasi usaha pembuatan nugget ikan dan ikan asap kemasan.
Menurut Fatmawati, pemberdayaan perempuan tidak boleh berhenti pada pemberian pelatihan maupun bantuan peralatan.
Pemerintah harus memastikan kelompok penerima dukungan memiliki kemampuan mengembangkan usaha secara mandiri dan mampu melihat peluang pasar.
“Bukan cuma keterampilannya saja yang bertambah, tapi kita lihat dulu potensinya, lalu kita kasih pendampingan. Setelah dikasih pendampingan, bagaimana memastikan kelompok-kelompok yang sudah mendapatkan bantuan dan peningkatan kapasitas tersebut bisa mandiri,” ujar Fatmawati.
Ia menilai produk olahan berbasis potensi lokal memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi usaha produktif. Namun, peluang tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas produk, pendampingan berkelanjutan dan strategi pemasaran yang tepat.
Fatmawati bahkan memastikan pemerintah akan terus mengawal produk kelompok perempuan yang memiliki prospek pasar. Menurutnya, dukungan pemerintah tidak boleh berakhir setelah bantuan diserahkan.
“Kalau potensinya besar, demand-nya tinggi, dan produk-produk olahan yang telah dihasilkan mampu menembus pasar, insyaAllah pemerintah akan mengawal. Tidak sampai di sini saja,” tegasnya.
Salah satu perhatian Fatmawati adalah memastikan produk yang dihasilkan kelompok perempuan memenuhi standar dan legalitas usaha.
Ia meminta perangkat daerah terkait memberikan pendampingan agar pelaku usaha tidak kesulitan memenuhi persyaratan yang dibutuhkan untuk masuk pasar.
Persyaratan tersebut antara lain perizinan usaha, PIRT atau SPP-IRT, sertifikasi halal serta berbagai dokumen lain sesuai karakteristik produk.
Menurutnya, legalitas bukan sekadar kelengkapan administratif. Keberadaan legalitas menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan daya saing produk UMKM.
“Jadi bukan hanya pelatihannya, tetapi bagaimana kemudian produk ini bisa masuk pasar dan memiliki legalitas,” katanya.
Dengan pendekatan tersebut, Fatmawati berharap kelompok perempuan tidak hanya menjadi penerima program pemerintah, tetapi berkembang menjadi pelaku usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dari potensi yang ada di lingkungan mereka.
Dalam kunjungan kerjanya di Jeneponto, Fatmawati juga meninjau rumah industri Pelita Garam atau UD Kugar Jujur Utama serta program elektrifikasi bagi petani garam di Kelurahan Pallengu, Kecamatan Bangkala.
Ia melihat komoditas garam memiliki potensi ekonomi yang besar apabila dikembangkan melalui teknologi, peningkatan sarana produksi, pendampingan dan keterhubungan dengan sektor industri.
Menurutnya, teknologi seperti penggunaan membran dan geomembran dapat membantu meningkatkan kualitas maupun produktivitas garam.
Potensi tersebut akan semakin besar apabila pengembangan komoditas dikawal secara terpadu hingga terhubung dengan industri.
“Kalau sudah tersentuh dengan kita kasih membran, geomembran, pendampingan, apalagi kalau sudah dikawal ada industrinya, saya yakin dan percaya bahwa itu bisa bernilai lebih lagi untuk peningkatan ekonomi,” jelasnya.
Fatmawati menilai pengembangan potensi lokal seperti garam harus diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi petani dan masyarakat.
Di sisi lain, Fatmawati turut menyoroti kondisi kekeringan yang berdampak terhadap lahan pertanian dan perkebunan masyarakat Jeneponto.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Jeneponto memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maupun pemerintah pusat untuk memetakan kebutuhan masyarakat dan mengusulkan dukungan yang diperlukan.
Salah satu langkah yang didorong adalah pengusulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) untuk mendapatkan bantuan pompa sebagai upaya mendukung petani menghadapi kondisi kekeringan.
“Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda, jajaran OPD, rajin-rajin komunikasi dengan provinsi, rajin-rajin koordinasi dengan kementerian. Pemerintah provinsi akan bantu kawal,” ujarnya.
Menurut Fatmawati, banyak program pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, diperlukan komunikasi dan koordinasi yang aktif agar program tersebut tepat sasaran.
“Kata kuncinya adalah sinergi, kolaborasi,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Jeneponto Paris Yasir menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya kelompok perempuan.
Ia berharap pelatihan dan dukungan usaha tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas kelompok sekaligus mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.
Kegiatan yang diikuti kelompok UPPKA dari Jeneponto dan Takalar tersebut diharapkan menjadi titik awal pengembangan usaha perempuan yang lebih produktif.
Dengan keterampilan, pendampingan, legalitas dan akses pasar yang semakin kuat, kelompok perempuan diharapkan mampu meningkatkan pendapatan sekaligus memperkuat ekonomi keluarga.
Bagi Pemprov Sulsel, pemberdayaan perempuan bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi membangun ekosistem usaha agar masyarakat mampu mengelola potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi dan berkembang secara berkelanjutan. (*)