Makassar, Trotoar.id — Suasana kegiatan Pengawasan APBD Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2026 berlangsung semarak saat Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Zalman Alfariz Sukardi, disambut dengan prosesi adat Angngaru.
Penyambutan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Zalman dalam melaksanakan kegiatan pengawasan APBD di tengah masyarakat, kelurahan Tamamaung RW O6
Angngaru merupakan salah satu tradisi adat masyarakat Sulawesi Selatan yang sarat makna. Prosesi tersebut umumnya menjadi simbol penghormatan, penghargaan sekaligus penyambutan terhadap tamu atau tokoh yang hadir di suatu wilayah.
Bagi Zalman, penyambutan secara adat tersebut menjadi momentum yang mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat.
Namun, lebih dari sekadar seremoni, kegiatan pengawasan APBD menjadi ruang untuk mendengar langsung berbagai persoalan dan kebutuhan warga.
Kegiatan Pengawasan APBD merupakan agenda rutin anggota DPRD Sulawesi Selatan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan sekaligus sarana menyerap aspirasi masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan berbagai masukan, usulan dan persoalan yang mereka hadapi, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Zalman menilai aspirasi yang disampaikan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Sebab, kebutuhan di lapangan tidak selalu dapat sepenuhnya tergambarkan melalui dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah.
Karena itu, pengawasan APBD tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan untuk melihat pelaksanaan program dan penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Melalui pertemuan langsung dengan warga, anggota DPRD dapat memperoleh gambaran mengenai program yang telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang masih memerlukan perhatian pemerintah.
Masukan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
Penyambutan Zalman dengan Angngaru pun menjadi warna tersendiri dalam kegiatan tersebut. Tradisi lokal yang tetap hidup di tengah agenda pemerintahan itu sekaligus menunjukkan kuatnya nilai budaya dalam interaksi antara masyarakat dan wakilnya.
Zalman berharap komunikasi yang terbangun melalui kegiatan pengawasan APBD dapat terus dijaga.
Menurutnya, pembangunan yang tepat sasaran membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak tahap penyampaian aspirasi hingga pengawasan pelaksanaannya.
Dengan demikian, kegiatan Pengawasan APBD Tahun 2026 tidak sekadar menjadi agenda rutin DPRD Sulsel, tetapi menjadi ruang dialog untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.