MAKASSAR, Trotoar.id — Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan audiensi ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan DPRD.
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi DPRD Sulsel untuk mempererat komunikasi dengan BPK, khususnya terkait pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.
Dalam audiensi itu, pimpinan dan anggota DPRD Sulsel berdiskusi serta berkonsultasi mengenai berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD.
Koordinasi dengan BPK dinilai penting untuk memastikan DPRD memiliki pemahaman yang tepat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah.
Selain itu, konsultasi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat pemahaman terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pengelolaan maupun pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.
DPRD Sulsel menilai pengawasan terhadap keuangan daerah harus dilakukan secara konstruktif dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepatuhan terhadap regulasi.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Sulsel juga berharap dapat memperoleh masukan dari BPK dalam menjalankan fungsi pengawasan secara lebih optimal, khususnya dalam memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar mendukung kepentingan masyarakat.
Penguatan koordinasi antara lembaga legislatif dan BPK juga diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang semakin baik dan bertanggung jawab.
DPRD Sulsel berkomitmen terus membangun hubungan kelembagaan yang sinergis dengan BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Dengan koordinasi yang semakin kuat, pengelolaan APBD Sulsel diharapkan berlangsung semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Audiensi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya DPRD Sulsel memastikan fungsi pengawasan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)