MAKASSAR, Trotoar.id — DPRD Sulawesi Selatan memberikan lampu hijau terhadap keberlanjutan Multi Years Project (MYP) tahap II yang digagas Pemerintah Provinsi Sulsel di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari persetujuan bersama DPRD Sulsel dan Pemprov Sulsel terhadap KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta MoU Multi Years dan Single Years Program Prioritas Gubernur Sulsel 2027-2029 dalam rapat paripurna, Rabu (26/8/2026) malam.
Koordinator Harian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Mizar Roem, mengatakan proses pembahasan program dan anggaran berlangsung dinamis. Menurutnya, dinamika tersebut justru menunjukkan keseriusan DPRD dalam mengawal sekaligus memberikan dukungan terhadap program prioritas Pemprov Sulsel.
“Dinamika Banggar ini sangat diseriusi oleh Ibu Ketua, keempat wakil ketua bersama seluruh anggota Banggar, bahkan di luar daripada Banggar. Ini menandakan bahwa semakin serius dan semakin berdinamika pembahasannya, maka semakin serius pula kita memberikan support terhadap program Bapak Gubernur Sulsel,” ujar Mizar.
Legislator Partai NasDem itu menegaskan, dukungan DPRD terhadap program pembangunan tidak semata-mata didasarkan pada besarnya anggaran yang disiapkan. Setiap program harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan Sulsel secara berkelanjutan.
Menurut Mizar, pembahasan Banggar juga memperlihatkan bahwa arah pembangunan Sulsel tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik di kawasan perkotaan. Sejumlah sektor strategis, khususnya pertanian, turut mendapatkan perhatian karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat di daerah.
“Berbagai sektor sangat diseriusi, terutama sektor pertanian. Ini mempertegas bahwa Pak Gubernur bukan hanya membangun dari kota, tetapi dari desa pun dibangun,” katanya.
Ia menilai pembangunan lintas sektor tersebut menunjukkan upaya Pemprov Sulsel memperluas manfaat pembangunan hingga ke wilayah perdesaan. Selain pertanian, sektor pariwisata juga dinilai menjadi bagian penting dari strategi pembangunan daerah karena memiliki potensi besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Bahkan sektor pariwisata pun beliau bangun. Jadi pembangunan ini tidak hanya satu sektor, tetapi berbagai sektor yang menjadi kekuatan Sulawesi Selatan,” ungkapnya.
Mizar mengatakan keberlanjutan MYP menjadi penting karena sejumlah proyek infrastruktur membutuhkan waktu pengerjaan lebih dari satu tahun anggaran. Dengan skema multi-year, pemerintah dapat menjaga kesinambungan pembangunan tanpa harus menghentikan atau mengulang proses penganggaran setiap tahun.
Ia berharap keberhasilan MYP tahap pertama dapat menjadi pijakan untuk melanjutkan MYP tahap kedua. Menurutnya, kesinambungan program akan menentukan seberapa besar dampak pembangunan dapat dirasakan masyarakat Sulsel.
“Kalau ini berjalan lancar dan sukses, MYP tahap satu sukses, MYP tahap dua sukses, insyaallah perjalanan Andalan Hati (Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi) paripurna untuk Sulawesi Selatan di kemudian hari,” tuturnya.
Sebagai catatan, MYP 2025-2027 telah diluncurkan Pemprov Sulsel pada Oktober 2025 dengan nilai sekitar Rp3,7 triliun yang bersumber dari hasil efisiensi APBD Sulsel. Program tersebut difokuskan pada sejumlah proyek strategis, terutama pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, irigasi, serta rumah sakit regional.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp2,5 triliun dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Sulsel. Program itu mencakup sekitar 1.000 kilometer jalan pada 85 ruas di berbagai wilayah Sulsel.
Selain infrastruktur jalan, MYP tahap pertama juga mengalokasikan sekitar Rp780 miliar untuk pembangunan irigasi yang ditargetkan mendukung layanan pengairan hingga sekitar 54.000 hektare lahan persawahan.
Sementara itu, pembangunan Rumah Sakit Regional Selatan di Gowa dan Rumah Sakit Regional Utara di Luwu mendapat alokasi sekitar Rp485 miliar. Sejumlah proyek tersebut masih dalam proses pembangunan dan ditargetkan rampung pada tahun depan.
Dengan disepakatinya MYP tahap II dalam rangkaian pembahasan KUA-PPAS 2027, DPRD Sulsel berharap kesinambungan pembangunan dapat terjaga. Namun, dukungan politik tersebut tetap harus diikuti dengan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek, ketepatan sasaran anggaran, kualitas pekerjaan, serta manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. (*)