MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama DPRD Sulsel mulai mematangkan skema Multi-Year Project (MYP) tahap II dengan nilai program yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp5 triliun hingga 2029.
Anggaran tersebut akan diarahkan untuk membiayai sejumlah program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan penguatan sektor ekonomi, termasuk pembangunan jalan serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Jika digabungkan dengan program multi-year dan single-year yang telah berjalan sebelumnya, total komitmen pembiayaan pembangunan sejak awal pemerintahan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi diperkirakan mencapai Rp7,7 triliun.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, mengatakan MYP tahap II mencakup sedikitnya 11 item program. Namun, tidak seluruh program akan menggunakan skema multi-year.
Pemerintah dan DPRD memilahnya berdasarkan karakteristik pekerjaan, kebutuhan waktu pengerjaan, serta kemampuan penyelesaian dalam satu tahun anggaran.
“Dari 11 item itu ada yang dimulti-year-kan, ada yang disinkronisasikan. Sekitar Rp4 triliun kita multi-year-kan, kemudian Rp1 triliun kita sinkronisasikan,” kata Fauzi.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut menjelaskan, sekitar Rp4 triliun akan dialokasikan melalui skema multi-year, sedangkan sekitar Rp1 triliun lainnya diarahkan melalui skema single-year.
Pekerjaan yang secara teknis dapat dituntaskan dalam kurun waktu 12 bulan akan diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Menurut Fauzi, pembagian skema tersebut dilakukan untuk menjaga efektivitas penganggaran. Proyek yang membutuhkan waktu pembangunan lebih panjang tetap menggunakan kontrak multi-year, sementara pekerjaan yang dapat diselesaikan lebih cepat tidak perlu menambah beban kewajiban anggaran pada tahun-tahun berikutnya.
Besarnya nilai MYP tahap II juga membuat aspek kemampuan fiskal menjadi perhatian utama DPRD. Pemerintah harus memastikan setiap proyek yang masuk dalam skema tersebut memiliki dukungan anggaran yang memadai, termasuk untuk memenuhi kewajiban pembayaran hingga seluruh pekerjaan rampung.
Fauzi menyebut kemampuan fiskal Sulsel masih cukup untuk menopang pelaksanaan MYP tahap II. Klaim tersebut, kata dia, telah didasarkan pada perhitungan terhadap ruang fiskal daerah dan kewajiban pembangunan yang sedang berjalan.
“Ruang fiskal kita sudah kita hitung. Ternyata masih longgar untuk bisa melaksanakan MYP yang kedua ini,” ujarnya.
Di sisi lain, MYP tahap II diarahkan untuk memperkuat pemerataan pembangunan. Daerah yang belum terakomodasi dalam MYP tahap I akan menjadi salah satu prioritas, terutama dalam pembangunan infrastruktur jalan. Yang ada di Luwu Raya, Toraja, hingga Kepulauan Selayar disebut masuk dalam sasaran pembangunan tahap kedua.
“Semua kabupaten yang belum tercapai di MYP pertama kita masukkan di MYP yang kedua,” tegas Fauzi.
Meski ruang fiskal dinilai masih tersedia, DPRD Sulsel mengingatkan agar pembahasan MYP tahap II tidak sekadar berorientasi pada besarnya anggaran.
Setiap program harus diuji dari sisi kebutuhan, kesiapan teknis, manfaat bagi masyarakat, serta kemampuan daerah membayar kewajibannya hingga proyek selesai.
Karena itu, pembahasan bersama seluruh pemangku kepentingan masih terus dilakukan sebelum program ditetapkan.
Sementara itu, pembangunan bandara dipastikan tidak masuk dalam paket MYP tahap II yang tengah dibahas.
Pemerintah bersama DPRD Sulsel memilih memusatkan anggaran pada program prioritas yang dinilai memiliki urgensi tinggi dan memberikan dampak langsung terhadap konektivitas, kebutuhan dasar, pemerataan pembangunan, serta penguatan ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan.