MAKASSAR, Troroar.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel agar tidak menjadikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebagai sumber pembiayaan untuk menjalankan program pemerintahan.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, menegaskan hak-hak pegawai harus tetap menjadi perhatian pemerintah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya stabil.
Menurutnya, efisiensi anggaran tidak semestinya dilakukan dengan mengurangi penghasilan yang diterima aparatur.
“Sebelum kami membahas KUA PPAS perubahan 2026, kami sudah meminta kepada Pemprov supaya TPP tidak diganggu,” kata Fauzi Andi Wawo usai rapat paripurna, Rabu malam.
Fauzi menilai TPP memiliki peran penting dalam menjaga motivasi dan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Karena itu, setiap kebijakan yang berpotensi mengurangi TPP perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak justru menimbulkan persoalan baru di lingkungan pemerintahan.
Dia mengingatkan, kondisi ekonomi yang sedang menghadapi berbagai tekanan seharusnya menjadi pertimbangan Pemprov Sulsel sebelum mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan pegawai.
Pemotongan TPP, kata dia, berpotensi menambah beban pegawai sekaligus memengaruhi semangat kerja.
“Jangan sampai karena ada program pemerintah kemudian hak-hak pegawai yang dikurangi. Kita tentu berharap kondisi seperti itu tidak terjadi,” ujarnya.
Menurut Fauzi, penurunan kesejahteraan pegawai pada akhirnya juga dapat berdampak terhadap kualitas pelayanan publik.
ASN sebagai ujung tombak pelayanan pemerintahan membutuhkan dukungan dan kepastian terhadap hak yang telah menjadi bagian dari penghasilan mereka.
Karena itu, DPRD Sulsel meminta Pemprov lebih selektif dalam menentukan sumber pembiayaan program, khususnya dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Sulsel 2027.
Fauzi menekankan, apabila terdapat program pemerintah yang membutuhkan tambahan anggaran, pemerintah sebaiknya mencari ruang fiskal melalui penghematan pada belanja yang tidak prioritas, optimalisasi pendapatan daerah, maupun penataan program.
Jangan sampai TPP pegawai menjadi pilihan pertama untuk menutup kebutuhan anggaran.
“Kalau ada kebijakan untuk membiayai program pemerintahan, sebaiknya jangan menyisir TPP pegawai,” tegasnya.
DPRD Sulsel berharap pembahasan APBD 2027 nantinya tetap menempatkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan daerah dan perlindungan terhadap hak-hak pegawai.
Sikap tersebut dinilai penting agar program pemerintah tetap berjalan tanpa mengorbankan kesejahteraan ASN serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.