MAKASSAR, Trotoar.id — Peta politik Sulawesi Selatan mulai bergerak. Sejumlah kepala daerah yang sebelumnya maju pada Pilkada 2024 dengan dukungan partai politik tertentu kini dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah politik baru, termasuk kemungkinan berpindah haluan ke Partai Gerindra.
Nama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, serta Bupati Soppeng Suwardi Haseng disebut-sebut berada dalam pusaran isu perpindahan partai tersebut.
Namun, hingga kini kabar tersebut belum seluruhnya mendapatkan konfirmasi resmi dari para kepala daerah yang bersangkutan. Karena itu, isu hijrah politik tersebut masih menjadi perbincangan di internal dan lingkaran partai politik di Sulsel.
Kabar paling kuat muncul terkait Andi Ina Kartika Sari. Sejumlah pemberitaan menyebut Bupati Barru itu tengah dikaitkan dengan Partai Gerindra.
Bahkan, elite Gerindra Sulsel disebut memberi sinyal rencana tersebut, meski belum ada pengumuman resmi mengenai perpindahan partai.
Andi Ina sendiri hingga kini masih tercatat sebagai kader Partai Golkar. Isu kepindahannya semakin menjadi perhatian setelah ia disebut tidak menghadiri agenda konsolidasi Golkar di Barru yang dipimpin Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin pada Agustus 2026.
Sementara nama Suwardi Haseng juga ikut disebut dalam bursa kepala daerah yang berpotensi merapat ke Gerindra.
Padahal, pada Pilkada Soppeng 2024, pasangan Suwardi Haseng-Selle KS Dalle diketahui mendapat dukungan Partai NasDem dan Golkar, serta sempat mengejar rekomendasi dari sejumlah partai lain, termasuk Gerindra.
Adapun Munafri Arifuddin memiliki posisi yang lebih menarik dalam dinamika ini. Wali Kota Makassar tersebut saat ini merupakan kader Golkar dan sebelumnya bahkan disebut sebagai salah satu kandidat dalam Musda XI Golkar Sulsel 2026 sebelum akhirnya tidak mengikuti kontestasi tersebut. Ilham Arief Sirajuddin kemudian terpilih sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel secara aklamasi.
Munculnya nama sejumlah kepala daerah dalam isu perpindahan partai tidak bisa dilepaskan dari semakin kuatnya posisi Gerindra sebagai partai pengusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam politik pemerintahan daerah, kedekatan dengan partai penguasa kerap dipandang memiliki konsekuensi strategis, terutama dalam membangun komunikasi politik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Fenomena tersebut kemudian melahirkan istilah “politik anggaran”, yakni upaya pemerintah daerah membangun hubungan politik dan pemerintahan yang kuat dengan pusat untuk memperbesar peluang memperoleh dukungan program maupun anggaran pembangunan.
Namun, perpindahan partai tentu tidak semata-mata dapat dibaca sebagai upaya mengejar anggaran pusat.
Keputusan politik seorang kepala daerah juga dapat dipengaruhi oleh kalkulasi elektoral, hubungan internal partai, konfigurasi kekuasaan, hingga persiapan menghadapi kontestasi politik berikutnya.
Bagi kepala daerah, pilihan partai politik juga berkaitan dengan keberlanjutan pemerintahan. Dukungan politik di tingkat pusat dapat menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan ketika daerah membutuhkan dukungan program strategis, pembangunan infrastruktur, maupun kebijakan lintas kementerian.
Isu perpindahan sejumlah kepala daerah ini juga menarik karena terjadi ketika Golkar Sulsel tengah melakukan konsolidasi organisasi menghadapi Pemilu 2029.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat membuka Musda XI Golkar Sulsel pada Juli 2026 bahkan menegaskan bahwa dinamika keluar-masuk kader merupakan hal yang lumrah dalam politik.
Ia menyatakan Golkar tetap membuka pintu bagi kader yang ingin kembali melalui mekanisme organisasi.
Pesan tersebut menjadi relevan di tengah munculnya isu sejumlah kepala daerah yang selama ini memiliki kedekatan dengan Golkar justru dikaitkan dengan partai lain.
Di sisi lain, Gerindra Sulsel juga tengah memperkuat konsolidasi dan memperluas basis politiknya. Masuknya kepala daerah tentu dapat memberikan keuntungan elektoral sekaligus memperkuat jaringan partai di tingkat kabupaten dan kota.
Namun, sampai ada keputusan resmi berupa pengumuman kepindahan atau penyerahan kartu tanda anggota, posisi para kepala daerah tersebut masih berada dalam wilayah spekulasi politik.
Karena itu, dinamika ini masih sangat mungkin berubah. Komunikasi politik dapat berujung pada perpindahan partai, tetapi tidak tertutup kemungkinan isu tersebut berhenti sebagai penjajakan atau manuver politik semata.
Yang jelas, pergerakan nama Munafri, Andi Ina, dan Suwardi Haseng menunjukkan bahwa konfigurasi politik Sulsel menuju 2029 mulai bergerak lebih awal.
Pertarungan tidak lagi hanya berlangsung di ruang-ruang partai, tetapi juga menyentuh relasi antara kepala daerah, partai politik, pemerintah pusat, serta kepentingan pembangunan daerah.
Jika benar terjadi, perpindahan sejumlah kepala daerah tersebut berpotensi mengubah peta kekuatan partai politik di Sulsel. Sebaliknya, jika hanya menjadi komunikasi politik, isu tersebut tetap menjadi sinyal bahwa perebutan pengaruh menuju Pemilu 2029 telah mulai berlangsung jauh sebelum tahapan pemilu dimulai. (*)