MAKASSAR, Trotoar.id — Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulawesi Selatan melontarkan kritik keras terhadap sejumlah persoalan yang ditemukan saat pelaksanaan reses Anggota DPRD Sulsel.
Mulai dari kelangkaan pupuk subsidi, kerusakan irigasi, banjir, ketimpangan infrastruktur, layanan BPJS, persoalan zonasi sekolah, hingga program pemberdayaan UMKM yang dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Kritik tersebut disampaikan dalam Pandangan Umum Fraksi Gerindra DPRD Sulsel terhadap penyampaian hasil reses Masa Persidangan III Tahun 2025/2026 dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Senin (31/8/2026).
Fraksi Gerindra menilai berbagai aspirasi yang ditemukan di lapangan harus menjadi bahan evaluasi serius Pemerintah Provinsi Sulsel dan tidak berhenti sebagai catatan administratif.
Dalam pelaksanaan reses pada 22-29 Juli 2026, sebanyak 13 anggota Fraksi Gerindra turun ke sejumlah wilayah Sulsel.
Mereka menyisir daerah mulai Bulukumba, Jeneponto, Gowa, Takalar, Makassar, Bone, Wajo, Soppeng, Enrekang, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara hingga Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep).
Tidak hanya bertemu masyarakat di ruang-ruang pertemuan, para legislator Gerindra mengklaim turun langsung melihat kondisi sawah, kanal, pasar, hingga rumah warga.
Dari rangkaian reses tersebut, Fraksi Gerindra merangkum empat catatan strategis sekaligus desakan kritis kepada Pemprov Sulsel.
Pertama, persoalan pertanian dan kelangkaan pupuk. Fraksi Gerindra menyebut petani di Luwu Timur, Luwu Utara, Enrekang hingga Tana Toraja masih menghadapi persoalan pupuk subsidi yang langka dan mahal.
Pada saat yang sama, sejumlah jaringan irigasi tersier dan sekunder di Wajo, Bone dan Pangkep disebut mengalami pendangkalan serta kerusakan.
Gerindra mengingatkan Pemprov Sulsel agar tidak hanya menggelontorkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti traktor, combine harvester maupun pompa air, tanpa memastikan dua kebutuhan dasar petani, yakni pupuk dan air.
Fraksi tersebut meminta Pemprov berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Pupuk Indonesia untuk membenahi rantai distribusi pupuk hingga ke tingkat petani.
“Jangan hanya memberi bantuan alsintan tanpa memastikan ketersediaan pupuk dan air. Apa gunanya traktor jika pupuk tidak ada? Apa gunanya pompa air jika saluran irigasi tersier rusak dan tidak ada listrik masuk sawah?” tegas Patudangi saat membacakan pandangan umum Fraksi Gerindra.
Gerindra juga mendesak pemerintah merealisasikan program Listrik Masuk Sawah yang menjadi aspirasi masyarakat di Majauleng, Pammana dan Minasatene. Program tersebut dinilai dapat membantu menekan biaya produksi sekaligus meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas pertanian.
Kedua, ketimpangan infrastruktur dan ancaman bencana hidrologi. Fraksi Gerindra menyoroti persoalan banjir yang terjadi berulang di sejumlah wilayah Makassar dan Gowa.
Kawasan Bontoala, Mamajang, Ujung Tanah dan Rappocini di Makassar serta Bajeng dan Pallangga di Gowa disebut masih menghadapi persoalan sedimentasi kanal, drainase induk yang tersumbat dan dampak alih fungsi lahan.
Di sisi lain, masyarakat di Bulukumba, Toraja Utara dan Enrekang masih membutuhkan infrastruktur dasar seperti jalan tani, jembatan gantung dan penerangan jalan umum.
Gerindra menilai ketimpangan tersebut menunjukkan pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Fraksi Gerindra meminta Pemprov Sulsel menggeser orientasi anggaran dari pembangunan yang dinilai sekadar kosmetik menuju penanganan infrastruktur yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Normalisasi kanal dan drainase induk di Makassar serta kabupaten penyangga dinilai harus dilakukan secara menyeluruh sebelum banjir kembali menimbulkan korban dan kerugian lebih besar.
Gerindra juga meminta Pemprov segera menyelesaikan persoalan aset dan lahan olahraga.
Salah satunya terkait aspirasi pembangunan kembali Stadion Mattoangin serta persoalan pembebasan lahan GOR Sudiang yang kembali mencuat melalui aksi ahli waris di Kantor Gubernur Sulsel. Persoalan tersebut dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kepastian hukum sekaligus hak masyarakat.
Ketiga, persoalan kesejahteraan, BPJS dan pendidikan. Fraksi Gerindra mengungkap adanya keluhan masyarakat miskin di Bone, Jeneponto dan Pangkep terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan akibat tunggakan.
Kondisi tersebut dinilai sangat serius karena menyangkut akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan kesehatan.
Gerindra juga menyoroti pelayanan di RS Labuang Baji yang disebut masih dikeluhkan masyarakat, khususnya pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta yang masuk skema pembiayaan pemerintah daerah. Fraksi Gerindra meminta Pemprov turun tangan memastikan tidak ada diskriminasi dalam pelayanan kesehatan.
“Kesehatan adalah hak konstitusional, bukan komoditas!” tegas Fraksi Gerindra.
Di sektor pendidikan, persoalan sistem zonasi SMA/SMK juga menjadi sorotan. Gerindra menyebut penerapan zonasi di sejumlah wilayah Gowa dan Makassar menimbulkan persoalan karena terdapat anak yang tidak tertampung di sekolah negeri yang relatif dekat dengan tempat tinggal, sementara sekolah di zona lain justru masih memiliki ruang daya tampung.
Fraksi Gerindra meminta Dinas Pendidikan Sulsel mengevaluasi sistem penerimaan peserta didik baru dan menyesuaikan kuota dengan kondisi kepadatan penduduk. Penambahan daya tampung di kawasan seperti Kanjilo, Bontoramba dan Limbung dinilai perlu dipertimbangkan agar persoalan akses pendidikan tidak terus berulang.
Keempat, pemberdayaan UMKM yang dinilai masih seremonial. Fraksi Gerindra mengingatkan Pemprov Sulsel agar program bantuan kepada pelaku UMKM tidak berhenti pada pembagian peralatan seperti mesin jahit atau oven. Tanpa pendampingan, akses pasar dan kepastian penjualan, bantuan tersebut dinilai berisiko tidak memberikan dampak ekonomi jangka panjang.
Persoalan serupa juga ditemukan pada sektor perikanan dan pariwisata. Nelayan di Bone disebut menghadapi penurunan harga rumput laut, sementara masyarakat di Toraja dan Wajo meminta pengembangan sektor wisata yang lebih konkret dan tidak berhenti pada kegiatan seminar maupun seremoni.
Karena itu, Fraksi Gerindra mendesak Pemprov membangun sistem off-taker atau penjamin pasar untuk membantu melindungi harga hasil pertanian dan perikanan di tingkat petani serta nelayan. Program pasar murah di sejumlah wilayah juga diminta diarahkan sebagai instrumen pengendalian inflasi yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan temporer.
Gerindra turut mendorong kemudahan akses permodalan bagi UMKM produktif, termasuk kelompok perempuan dan ibu rumah tangga. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai harus benar-benar mudah diakses oleh pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan bisnisnya.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menegaskan APBD Sulsel harus benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Anggaran daerah, kata mereka, harus berpihak kepada rakyat yang membutuhkan kepastian atas pangan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan penghidupan yang layak.
Fraksi Gerindra juga memperingatkan Pemprov Sulsel bahwa seluruh catatan hasil reses akan terus dikawal dalam pembahasan kebijakan anggaran. Jika aspirasi dan empat persoalan strategis tersebut tidak mendapatkan respons konkret, Gerindra menyatakan tidak akan segan memberikan catatan keras dalam pembahasan KUA-PPAS maupun APBD tahun anggaran berikutnya.
“Mari kita bekerja untuk Sulsel yang Baraya, bukan Sulsel yang Lara,” tegas Fraksi Gerindra.