MAKASSAR, Trotoar.id — Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan Syaharuddin Alrif mulai memasang garis tegas menghadapi dinamika politik menjelang Pemilu legislatif mendatang. Kader dan anggota Fraksi NasDem yang kedapatan mengikuti proses pencalegan melalui partai lain dipastikan bakal berhadapan dengan sanksi organisasi.
Peringatan tersebut disampaikan Syaharuddin merespons munculnya isu hijrah politik sejumlah kader menjelang tahapan Pemilihan Legislatif (Pileg).
NasDem Sulsel tidak ingin kader yang masih berstatus sebagai bagian dari partai justru menggunakan kendaraan politik lain untuk memperebutkan kursi legislatif.
Syaharuddin menegaskan, partai tidak akan tinggal diam jika ada kader maupun anggota fraksi yang secara resmi masuk dalam daftar bakal calon legislatif dari partai lain. Langkah pemecatan bahkan disebut menjadi opsi yang akan diusulkan kepada struktur partai.
“Kita ingatkan, partai akan tegas. Kita akan mengusulkan pemecatan kepada kader dan anggota fraksi yang masuk dalam daftar (partai lain),” tegas Syaharuddin.
Menurut dia, sikap tersebut bukan semata-mata bentuk penindakan terhadap kader, tetapi bagian dari upaya menjaga disiplin dan loyalitas politik di internal NasDem.
Sebab, kader yang memilih kendaraan politik berbeda dinilai telah menunjukkan sikap politik yang tidak lagi sejalan dengan keputusan organisasi.
Meski memasang ancaman sanksi tegas, Syaharuddin tetap meyakini soliditas kader NasDem Sulsel tidak akan terganggu.
Ia optimistis kader yang selama ini dibina partai tetap memilih bertahan dan bersama-sama menghadapi agenda politik yang akan datang.
“Insyaallah kader kita tetap solid dan tetap bersama NasDem,” ujarnya.
Di sisi lain, NasDem Sulsel mulai menyiapkan strategi menghadapi kontestasi legislatif berikutnya. Partai besutan Surya Paloh tersebut berencana membuka proses pencalegan lebih dini pada awal 2027. Langkah itu dipandang penting untuk memetakan kekuatan kader sekaligus menyiapkan calon potensial sejak jauh hari.
Namun, Syaharuddin menyebut pelaksanaan pencalegan dini tersebut masih menunggu kepastian regulasi.
Pemerintah dan DPR RI saat ini masih membahas perubahan Undang-Undang Pemilu yang nantinya menjadi salah satu dasar penyelenggaraan tahapan Pemilu berikutnya.
Karena itu, NasDem Sulsel memilih menunggu keputusan resmi pemerintah dan DPR RI sebelum menetapkan seluruh mekanisme pencalegan.
Di tengah ketidakpastian regulasi tersebut, Syaharuddin memastikan konsolidasi internal tetap berjalan dan pesan kepada kader sudah jelas: tetap bersama NasDem atau bersiap menghadapi konsekuensi organisasi.