MAKASSAR, Trotoar.id — Pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kota Makassar menunjukkan lonjakan signifikan.
Dalam kurun dua hingga tiga pekan setelah dilakukan penguatan teknis, posisi Makassar meroket dari peringkat 38 menjadi peringkat 20 dari 43 kabupaten/kota yang mengikuti piloting nasional.
Hingga 1 September 2026, sebanyak 138.237 kepala keluarga (KK) atau sekitar 29,72 persen dari total 465.207 KK sasaran telah masuk dalam sistem pendataan Perlinsos Digital.
Tak hanya itu, Makassar juga masuk 10 daerah paling aktif dalam pelaksanaan pendataan tersebut.
Kota Makassar berada di peringkat ketujuh, sekaligus menjadi satu-satunya daerah dari Sulawesi Selatan yang masuk dalam daftar tersebut.
Perkembangan itu mendapat perhatian Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Pria yang akrab disapa Appi tersebut meminta seluruh jajaran pemerintah wilayah, mulai dari camat, lurah hingga RT/RW, tidak sekadar mengejar angka pendataan, tetapi memastikan keberadaan Agen Perlinsos atau Agen Perisai benar-benar aktif di tengah masyarakat.
Makassar sendiri merupakan salah satu dari 43 kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai wilayah uji coba atau piloting nasional Perlinsos Digital.
“Ini menjadi contoh di Indonesia, Makassar salah satu masuk di Indonesia yang jalan program, dan gongnya Makassar dipilih kerjakan,” ujar Appi, Selasa (1/9/2026).
Karena itu, ia meminta camat dan lurah memperkuat pengawasan hingga ke tingkat RT dan RW.
“Maka dari itu, bapak ibu sekalian, camat, lurah, RT/RW harus kontrol aktivitasnya supaya benar-benar berjalan,” sambungnya.
Appi menekankan, keberadaan Agen Perisai tidak boleh berhenti pada status administratif. Agen harus benar-benar berfungsi membantu masyarakat melakukan pendaftaran maupun memperbarui data pada Portal Perlinsos Digital.
Menurutnya, keterlibatan RT dan RW menjadi penting karena mereka berada paling dekat dengan masyarakat dan mengetahui kondisi warga di wilayah masing-masing.
“Ini paling penting karena sudah mulai turun sampai di tingkat RT dan RW. Tadi saya sampaikan, ini satu-satunya di Indonesia,” tegasnya.
Selain memperluas akses masyarakat terhadap layanan perlindungan sosial, Appi menilai skema Agen Perisai juga berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang menjalankannya.
Ia berharap sistem tersebut dapat berjalan dengan baik sehingga pemerintah memiliki basis data sosial yang lebih akurat, mutakhir, mudah diakses, dan mampu mendukung kebijakan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.
“Kita berharap, pelaksanaan piloting Perlinsos Digital di Makassar dapat berjalan optimal dan menjadi model yang menunjukkan kesiapan pemerintah berbasis data yang lebih akurat, mudah diakses, dan tepat sasaran,” harap Appi.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar Andi Bukti Djufrie mengatakan peningkatan peringkat tersebut merupakan hasil penguatan teknis dan kerja bersama jajaran pemerintah di tingkat wilayah.
Menurutnya, camat, lurah, hingga RT/RW turut berperan dalam mempercepat pendataan di lapangan.
“Per tanggal 1 Agustus, kita berada di posisi 38 dari 43. Setelah kita laksanakan pertemuan teknis bagaimana pendataan ini. Alhamdulillah saat ini, kita sudah bisa naik ke peringkat 20,” kata Andi Bukti.
Ia merinci, hingga saat ini sebanyak 138.237 KK telah terdaftar atau mencapai 29,72 persen dari total 465.207 KK yang menjadi sasaran pendataan.
Capaian tersebut sekaligus mengantarkan Makassar masuk dalam 10 daerah paling aktif secara nasional.
“Dari hasil ini, Makassar diberi apresiasi. Dari 10 daerah paling aktif, kita berada di urutan ke-7. Sulawesi Selatan itu hanya Kota Makassar yang masuk,” ujarnya.
Jika dilihat berdasarkan wilayah, capaian pendataan masih bervariasi antarkecamatan.
Sejumlah kecamatan lainnya juga telah mencatat capaian di atas 30 persen, antara lain Ujung Tanah 40,12 persen, Mariso 37,40 persen, Bontoala 31,20 persen, Makassar sekitar 31 persen, dan Tamalate sekitar 31 persen.
Sementara itu, Mamajang telah mencapai sekitar 29 persen, Biringkanaya 27 persen, Manggala 22 persen, Rappocini 23,19 persen, Tamalanrea 29,57 persen, Wajo 21,75 persen, Panakkukang 27,94 persen, dan Ujung Pandang 25,78 persen.
Andi Bukti mengapresiasi camat dan lurah yang aktif menggerakkan aparat di wilayah masing-masing.
Namun, ia mengakui masih ada sejumlah kecil lurah yang dinilai belum proaktif mendorong percepatan pendataan.
Dari sisi sumber daya pendataan, Dinsos Makassar mencatat terdapat 8.732 Agen Perlinsos yang telah terdata. Namun, baru 3.467 agen yang dinyatakan aktif melakukan pendataan.
Andi Bukti menjelaskan, sebagian agen yang belum aktif merupakan unsur RT/RW yang datanya baru dikirim ke tingkat pusat dan masih menunggu proses bimbingan teknis (bimtek).
“Nanti setelah ini kita akan bimtek sehingga data-data yang belum dilaksanakan di masyarakat, yang belum didata, insyaallah nanti RT/RW akan menyisir semua itu,” katanya.
Penguatan kapasitas agen tersebut diharapkan dapat mempercepat cakupan pendataan sekaligus menjangkau masyarakat yang hingga kini belum masuk dalam sistem.
Di balik kenaikan capaian tersebut, Dinsos Makassar masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Salah satunya berkaitan dengan koordinasi antara RT/RW dengan petugas pendataan atau IPSSM yang belum optimal di sejumlah wilayah.
Andi Bukti menyebut persoalan koordinasi tersebut pada beberapa kasus dipengaruhi persoalan personal antara petugas di lapangan.
“Masih ada wilayah yang mengalami kondisi di mana RT/RW belum dapat berkoordinasi dengan baik. Ini terkait masalah pribadi,” ungkapnya.
Kendala lainnya adalah masih adanya warga dari kelompok ekonomi menengah ke atas yang enggan mengikuti proses pendataan atau asesmen.
Menurut Andi Bukti, sebagian warga masih menganggap pendataan Perlinsos hanya berkaitan dengan kepentingan mendapatkan bantuan sosial (bansos).
Padahal, pendataan tersebut ditujukan untuk membangun basis data perlindungan sosial yang lebih komprehensif.
“Karena itu, kami Dinsos Makassar akan terus melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa pendataan Perlinsos Digital yang lebih akurat,” tutup Andi Bukti.
Dengan posisi yang telah naik 18 tingkat dalam waktu relatif singkat dan capaian hampir 30 persen, tantangan berikutnya bagi Makassar bukan hanya mempertahankan peringkat, tetapi memperluas cakupan pendataan sekaligus memastikan data yang masuk benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.