BARRU, Trotoar.id — Pemerintah Kabupaten Barru memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mendorong digitalisasi transaksi, optimalisasi pajak dan retribusi, serta penggalian potensi pendapatan dari berbagai sektor.
Langkah tersebut menjadi salah satu fokus Evaluasi PAD dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Triwulan II Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., di Baruga Singkeru Adae, Rumah Jabatan Bupati Barru, Senin (31/8/2026).
Evaluasi tersebut merupakan rangkaian High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Barru yang sebelumnya dibuka Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari.
Abustan menegaskan, PAD memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Karena itu, perangkat daerah diminta tidak hanya mengejar target, tetapi juga memperbaiki sistem pengelolaan pendapatan agar semakin efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat.
“PAD ini penting karena merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan kita. Karena itu, inovasi dan kreativitas harus terus kita tingkatkan,” ujar Abustan.
Salah satu perhatian utama dalam evaluasi tersebut adalah percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Abustan mendorong perluasan penggunaan transaksi elektronik, baik untuk aktivitas pemerintahan maupun pembayaran pajak dan retribusi daerah. Menurutnya, digitalisasi dapat memperkuat efisiensi sekaligus transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan.
Bapenda bersama perangkat daerah terkait diminta aktif melakukan edukasi kepada masyarakat dan aparatur, termasuk mendorong penggunaan QRIS sebagai salah satu kanal pembayaran.
“Semua kegiatan dan event yang ada diharapkan menggunakan transaksi elektronik. Ini bagian dari upaya kita mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” jelasnya.
Menurut Abustan, digitalisasi juga harus diikuti peningkatan literasi keuangan masyarakat agar warga semakin terbiasa menggunakan layanan perbankan dan kanal pembayaran digital yang aman dan praktis.
Dalam evaluasi tersebut, capaian pendapatan pajak daerah hingga Triwulan II 2026 tercatat mencapai 45,72 persen.
Sementara itu, realisasi retribusi jasa umum berada di kisaran 32 persen, retribusi jasa usaha sekitar 37 persen, sedangkan retribusi perizinan tertentu telah mencapai sekitar 50 persen.
Abustan meminta capaian tersebut terus digenjot dengan strategi yang terukur. Apalagi tahun anggaran 2026 telah memasuki periode akhir sehingga ruang waktu untuk mengejar target semakin terbatas.
Khusus PBB-P2, ia meminta pemerintah daerah memanfaatkan momentum aktivitas ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran.
Namun, ia mengingatkan agar peningkatan penerimaan tidak dilakukan dengan pendekatan yang membebani masyarakat.
“Manfaatkan momentum untuk meningkatkan PAD, tetapi lakukan dengan membahagiakan masyarakat. Pendekatannya harus persuasif dan memberikan pelayanan yang baik,” pesannya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah menjadi contoh dengan memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk membayar PBB-P2 melalui kanal digital.
Optimalisasi PAD juga diarahkan ke sektor pelayanan kesehatan. Abustan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit, termasuk melalui sistem pembayaran non-tunai.
Pemkab Barru juga didorong memperkuat Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) agar mampu memberikan layanan pengujian sesuai kebutuhan dan potensi komoditas daerah.
Penguatan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga mendukung pengembangan produk unggulan Barru.
Di sektor perhubungan, pemerintah daerah diminta melakukan pemetaan dan pengkajian kembali terhadap potensi retribusi parkir, pelayanan kepelabuhanan, serta pemanfaatan aset daerah.
Sektor pariwisata juga dinilai memiliki peluang besar untuk meningkatkan kontribusi terhadap PAD.
Abustan mendorong pengelolaan objek wisata milik pemerintah dilakukan secara lebih profesional dengan tetap memperhatikan pelayanan, kenyamanan, dan keberlanjutan.
Bahkan, kemungkinan penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada objek wisata yang dikelola pemerintah dapat menjadi salah satu opsi yang dikaji untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Abustan menegaskan, peningkatan PAD harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia meminta perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas hingga pengelola retribusi memperkuat koordinasi dan membangun sinergi dalam menjalankan tugas.
Menurutnya, masyarakat bukan sekadar objek pemungutan pajak dan retribusi, melainkan bagian penting dalam ekosistem peningkatan pendapatan daerah.
Karena itu, proses pemungutan harus dilakukan secara humanis, komunikatif, transparan, dan memberikan kemudahan.
“Yang kita lakukan bukan hanya bagaimana meningkatkan PAD, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa nyaman,” ujarnya.
Abustan meminta hasil evaluasi Triwulan II menjadi dasar perbaikan strategi pada periode berikutnya.
“Jangan lengah. Kita harus terus berusaha, berkoordinasi, dan bekerja bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.
Pemkab Barru berharap penguatan digitalisasi, peningkatan kepatuhan pajak, serta optimalisasi potensi pendapatan di berbagai sektor dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus memberikan dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.