MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengandalkan skema Multi Years Project (MYP) untuk mengejar ketuntasan pembangunan infrastruktur berskala besar.
Dengan total anggaran mencapai Rp3,7 triliun untuk periode 2025–2027, skema tahun jamak tersebut diarahkan untuk menangani sekitar 1.000 kilometer jalan, jaringan irigasi yang melayani 54.000 hektare sawah, serta pembangunan dua rumah sakit regional di Gowa dan Luwu.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan, keputusan menggunakan skema MYP dibandingkan penganggaran tahun tunggal bukan tanpa alasan.
Menurutnya, terdapat sedikitnya empat keuntungan utama, mulai dari menjaga kualitas konstruksi, menghemat biaya dan waktu pengadaan, membuka ruang bagi kontraktor berstandar nasional, hingga menjaga kemampuan fiskal daerah.
Keunggulan pertama, kata Andi Sudirman, adalah memastikan proyek berskala besar dapat dikerjakan hingga benar-benar tuntas.
Menurutnya, waktu satu tahun tidak selalu cukup untuk menyelesaikan seluruh komponen pembangunan, khususnya proyek yang membutuhkan fasilitas pendukung dan pekerjaan lanjutan.
Ia mencontohkan pembangunan jalan. Jika setiap ruas dikerjakan dalam tahun anggaran berbeda, akan muncul perbedaan umur dan masa pakai konstruksi antarsegmen.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan celah atau titik lemah yang lebih mudah mengalami kerusakan, terutama ketika menghadapi perubahan cuaca.
“Kalau kita mengerjakan secara multi years, pembangunannya bisa tuntas. Waktu satu tahun itu tidak cukup untuk membangun. Misalnya rumah sakit, pembangunan fisik tahun ini, tapi masih banyak supporting facility yang belum ditambahkan,” ujar Andi Sudirman.
Keunggulan kedua berkaitan dengan efisiensi anggaran dan proses lelang. Pemprov Sulsel menilai satu paket pekerjaan bernilai besar yang dilelang sekaligus lebih efisien dibandingkan memecah pekerjaan menjadi banyak paket kecil dan mengulang proses pengadaan berkali-kali.
Skema tersebut diharapkan dapat mengurangi potensi pemborosan dalam penganggaran sekaligus mempercepat pelaksanaan proyek.
“Paling penting bahwa kita menghemat di tengah efisiensi. Satu kali lelang untuk nilai Rp500 miliar dibanding 10 kali lelang nilai Rp50 miliar itu jauh sangat berbeda,” jelasnya.
Ketiga, paket pekerjaan berskala besar dinilai mampu menarik kontraktor dengan kapasitas dan standar nasional. Andi menyebut keterlibatan perusahaan berskala nasional, termasuk BUMN, diperlukan untuk menjaga mutu pekerjaan infrastruktur yang dikerjakan dalam skala besar.
Namun, Pemprov Sulsel tetap mensyaratkan keterlibatan pelaku usaha lokal melalui kewajiban local content sebesar 40 persen.
“Ketika paketnya besar, maka perusahaan yang masuk rata-rata perusahaan yang standar nasional sehingga pembangunannya memang akan jauh lebih bagus. Kami mensiasatinya dengan mewajibkan mereka local content 40 persen sehingga kontraktor lokal bisa bergabung,” katanya.
Keunggulan keempat menyangkut kemampuan pemerintah daerah mengatur arus kas. Dengan kontrak tahun jamak, Pemprov Sulsel dapat menyusun proyeksi pembayaran berdasarkan tahapan pekerjaan dan kemampuan fiskal daerah hingga dua atau tiga tahun ke depan.
Bagi Andi Sudirman, kepastian tersebut penting untuk menjaga kesehatan APBD sekaligus menghindari risiko gagal bayar kepada penyedia jasa.
“Salah satu keunggulan karena kita bisa mengatur fiskal kita dalam pembayaran, cash flow bagaimana mereka menagih dan kita membayar. Dengan adanya multi years, maka cash flow pembayaran per bulan bisa dibuat sampai 2–3 tahun ke depan, sehingga kita aman untuk pembayaran dan gagal bayar bisa dihindari,” tegasnya.
Melalui skema MYP, Pemprov Sulsel menargetkan proyek-proyek infrastruktur tersebut dapat rampung pada 2027.
Anggaran yang digunakan disebut bersumber dari hasil efisiensi APBD, dengan fokus utama diarahkan pada pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap konektivitas, produktivitas pertanian dan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
Dengan nilai proyek mencapai Rp3,7 triliun, MYP menjadi salah satu strategi besar Pemprov Sulsel dalam mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur.
Andi Sudirman menilai skema tahun jamak bukan hanya soal memperpanjang masa pengerjaan, tetapi juga instrumen untuk memastikan proyek lebih terencana, konstruksi lebih tuntas, proses pengadaan lebih efisien, serta pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.