MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memilih skema Multi Years Project (MYP) bukan sekadar untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk menjaga kualitas pekerjaan, menekan biaya, membuka ruang bagi kontraktor berstandar nasional, sekaligus memastikan kemampuan fiskal daerah tetap terkendali.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman membeberkan sedikitnya empat alasan Pemprov Sulsel menggunakan skema tahun jamak 2025-2027 dibandingkan pola penganggaran tahun tunggal atau single year.
Melalui skema tersebut, Pemprov Sulsel mengalokasikan total anggaran sekitar Rp3,7 triliun untuk sejumlah proyek strategis.
Program itu mencakup penanganan sekitar 1.000 kilometer jalan provinsi, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang melayani sekitar 54.000 hektare sawah, hingga pembangunan dua rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Luwu.
Anggaran MYP tersebut bersumber dari hasil efisiensi APBD dan ditargetkan rampung pada 2027.
Menurut Andi Sudirman, skema tahun jamak memberikan sejumlah keuntungan yang sulit diperoleh jika proyek besar dipaksakan selesai melalui penganggaran satu tahun.
Alasan pertama adalah memastikan pekerjaan fisik dapat diselesaikan secara utuh dan memiliki kualitas yang lebih terjaga.
Andi Sudirman menilai pengerjaan proyek berskala besar dalam waktu satu tahun berisiko menghasilkan pekerjaan yang tidak terkoneksi secara optimal, terutama pada pembangunan jalan yang terdiri atas beberapa ruas.
“Kalau kita mengerjakan secara multi years, pembangunannya bisa tuntas. Waktu satu tahun itu tidak cukup untuk membangun. Misalnya rumah sakit, pembangunan fisik tahun ini, tapi masih banyak supporting facility gedung-gedungnya yang belum ditambahkan,” kata Andi Sudirman.
Ia mencontohkan pembangunan jalan. Jika satu ruas dikerjakan dalam tahun berbeda dengan ruas berikutnya, terdapat kemungkinan perbedaan umur dan kekuatan konstruksi.
Menurutnya, jeda pengerjaan juga dapat menimbulkan titik rawan kerusakan, terutama ketika terjadi perubahan cuaca.
“Begitu juga jalan. Kalau kita bangun satu tahun satu ruas, tidak nyambung dengan ruas kedua tahap berikutnya, dia beda umur sehingga kekuatan jalan tidak seumur dan ada jeda terputus. Ketika musim berubah pancaroba, ada celah di antaranya yang bisa menjadi sebab mulainya kerusakan-kerusakan baru,” jelasnya.
Dengan MYP, pekerjaan dapat direncanakan dan dikerjakan secara berkesinambungan sehingga kesinambungan konstruksi lebih terjaga.
Keunggulan kedua menyangkut efisiensi anggaran dan waktu pengadaan.
Pemprov Sulsel menilai satu paket pekerjaan bernilai besar yang dilelang sekaligus lebih efisien dibandingkan memecah pekerjaan menjadi banyak paket kecil yang harus melalui proses pengadaan berulang.
“Paling penting bahwa kita menghemat di tengah efisiensi. Satu kali lelang untuk nilai Rp500 miliar dibanding 10 kali lelang nilai Rp50 miliar itu jauh sangat berbeda,” ujar Andi Sudirman.
Ia menyebut pengulangan proses penganggaran dan lelang berpotensi menimbulkan losses dalam pengelolaan anggaran.
“Karena akan ada losses di budgeting penganggarannya, dan ada yang kemudian penganggarannya akan double ketika kita menganggarkan,” lanjutnya.
Dengan skema MYP, Pemprov Sulsel dapat membuat perencanaan pekerjaan dan pembiayaan dalam kerangka waktu yang lebih panjang sejak awal proyek.
Alasan ketiga berkaitan dengan kualitas pelaksana pekerjaan.
Andi Sudirman mengatakan nilai paket pekerjaan yang besar membuka peluang masuknya perusahaan konstruksi berskala nasional, termasuk perusahaan BUMN yang memiliki kapasitas mengerjakan proyek infrastruktur berskala besar.
“Ketika paketnya besar, maka perusahaan yang masuk adalah rata-rata perusahaan yang standar nasional sehingga pembangunannya memang akan jauh lebih bagus,” katanya.
Namun, Pemprov Sulsel tetap berupaya memastikan kontraktor lokal memperoleh ruang dalam proyek tersebut.
Caranya dengan mewajibkan penggunaan local content atau kandungan lokal minimal 40 persen.
“Kami mensiasatinya dengan mewajibkan mereka local content 40 persen sehingga kontraktor lokal-lokal bisa bergabung,” jelasnya.
Skema tersebut diharapkan dapat menggabungkan kapasitas perusahaan berskala nasional dengan keterlibatan pelaku usaha konstruksi lokal di Sulsel.
Keunggulan keempat menyangkut kesehatan fiskal daerah.
Menurut Andi Sudirman, skema tahun jamak memungkinkan pemerintah daerah menyusun proyeksi pembayaran secara lebih terukur berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Dengan demikian, pembayaran kepada penyedia jasa dapat direncanakan sejak awal dan disesuaikan dengan realisasi pekerjaan serta kemampuan cash flow pemerintah daerah.
“Salah satu juga keunggulan karena kita bisa mengatur fiskal kita dalam pembayaran, cash flow bagaimana kita kemudian mereka menagih dan kita membayar,” katanya.
Ia mengatakan skema tersebut memungkinkan proyeksi pembayaran dibuat hingga dua atau tiga tahun ke depan.
“Dengan adanya multi years, maka cash flow pembayaran per bulan bisa dibuat sampai 2-3 tahun ke depan, sehingga kita aman untuk pembayaran dan gagal bayar bisa dihindari,” tegasnya.
Skema MYP 2025-2027 menjadi salah satu strategi Pemprov Sulsel dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan kemampuan fiskal daerah.
Dengan total anggaran sekitar Rp3,7 triliun, program tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas jalan, mendukung produktivitas pertanian melalui jaringan irigasi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit regional.
Pemprov Sulsel menargetkan proyek-proyek tersebut tidak hanya selesai secara administratif, tetapi menghasilkan infrastruktur yang memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Bagi Pemprov Sulsel, MYP bukan sekadar memperpanjang masa pengerjaan proyek, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan pekerjaan lebih tuntas, pengadaan lebih efisien, kualitas konstruksi lebih terjaga, kontraktor lokal tetap terlibat, dan pembayaran proyek tetap aman bagi fiskal daerah. (*)