Bone, Trotoar.id — Rasa haru Marlina, warga Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, yang tak menahan air mata saat menyapa Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, Minggu (6/9/2026), menjadi potret gamblang betapa berarganya sebuah akses jalan.
Bagi Marlina dan ribuan warga lokal, empat tahun hidup berdampingan dengan debu tebal bukan sekadar urusan ketidaknyamanan, melainkan tekanan fisik dan ekonomi yang dirasakan sehari-hari.
Namun, di balik selebrasi peninjauan proyek tersebut, terhampar realitas bahwa penanganan infrastruktur di daerah kerap baru terealisasi setelah masyarakat menanggung beban dampak yang cukup panjang.
Sentimen “empat tahun makan debu” menggambarkan kesenjangan antara percepatan pembangunan di pusat kota dan lambatnya respons penanganan jalan penghubung di wilayah pinggiran.
Ruas Ujung Lamuru–Palattae kini masuk dalam bagian Paket 5 Multi Years Project (MYP) Pemprov Sulsel bernilai total Rp383,5 miliar.
Angka fantastis ini menegaskan bahwa pengerjaan fisik jalan tersebut memang membutuhkan daya dukung anggaran yang besar dan perencanaan lintas tahun anggaran.
Di satu sisi, skema multi-years menjadi solusi finansial bagi pemerintah daerah untuk mengeksekusi proyek berskala besar tanpa mengganggu stabilitas APBD harian.
Namun di sisi lain, mekanisme jangka panjang ini menuntut kesabaran ekstra dari masyarakat yang harus memaklumi proses bertahap di lapangan.
Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menegaskan bahwa pembenahan secara bertahap dilakukan demi meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.
Pemerintah menggarisbawahi pentingnya skala prioritas dalam menyusun peta jalan pembangunan berbasis kemampuan keuangan daerah.
Secara teknis dan ekonomis, poros ini memegang peranan vital bagi urat nadi perekonomian Kabupaten Bone.
Jalur Ujung Lamuru–Palattae merupakan perlintasan utama distribusi hasil pertanian dan perkebunan yang menghubungkan komoditas lokal menuju pasar regional.
Ketika kondisi jalan rusak parah, biaya logistik melonjak tajam dan potensi kerusakan komoditas pangan di perjalanan meningkat.
Hal ini otomatis memangkas margin keuntungan para petani dan pedagang kecil yang bergantung penuh pada kelancaran rantai pasok.
Oleh karena itu, penyelesaian pembenahan jalan ini bukan sekadar pemenuhan janji politik atau seremonial semata, melainkan keharusan untuk menyelamatkan potensi ekonomi warga.
Akses yang mulus akan memangkas waktu tempuh, menurunkan beban perawatan kendaraan, serta meningkatkan daya saing produk lokal.
Pekerjaan rumah Pemprov Sulsel tidak berhenti pada selesainya proses pengaspalan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan kualitas konstruksi jalan mampu bertahan dalam jangka panjang, terutama dari gempuran beban kendaraan muatan berat dan faktor cuaca.
Pengawasan ketat terhadap kontraktor pelaksana serta pemeliharaan berkala menjadi kunci agar anggaran ratusan miliar tersebut tidak menguap sia-sia.
Masyarakat Bone kini menanti bukti konsistensi penuntasan proyek agar rasa haru yang dirasakan tidak kembali berubah menjadi kekecewaan di masa mendatang.

