Site icon Trotoar.id

Wali Kota Makassar Buka Muscab HNSI: Dorong Kesejahteraan Nelayan dan Reformasi Pasar Hasil Laut

IMG 20260907 WA0045 scaled

MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk membenahi struktur ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan dari hulu hingga hilir. 

Hal ini ditujukan agar gizi dari hasil laut yang dinikmati masyarakat luas selaras dengan peningkatan taraf hidup para penangkapnya.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Munafri saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) VI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Senin (7/9/2026).

Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Appi ini menyoroti ketimpangan ekonomi yang masih dialami nelayan. 

Ia mengkritik alur pasar konvensional yang kerap merugikan dan menekan harga jual di tingkat nelayan.

“Harusnya, kalau kita mau bicara tentang distribusi gizi untuk masyarakat, ya struktur kesejahteraan nelayannya yang harus dibentuk dulu. Kasihan nelayan kalau terus-menerus diajak masuk ke dalam sistem pasar yang sangat tidak menguntungkan,” ujar Appi.

Ia menekankan bahwa intervensi pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada bantuan seremonial seperti pembagian kapal atau alat tangkap. 

Pemkot Makassar berkomitmen hadir mengawal seluruh rantai tata kelola, mulai dari menciptakan alur pasar yang adil hingga meningkatkan alokasi anggaran pendampingan nelayan bersama DPRD Kota Makassar pada tahun mendatang.

Selain reformasi tata niaga, Appi mendorong efisiensi kerja nelayan melalui modernisasi teknologi. 

Kolaborasi dengan BMKG Maritim akan difokuskan pada pemanfaatan navigasi digital dan peta persebaran ikan presisi, sehingga pola kerja nelayan bergeser dari sekadar 

‘mencari ikan’ menjadi ‘menangkap ikan’.

Di akhir pengarahannya, Appi mengajak pengurus HNSI Kota Makassar untuk aktif menjadi jembatan aspirasi dan mitra strategis pemerintah. 

HNSI diharapkan dapat membantu menyusun kebutuhan prioritas nelayan di lapangan agar dukungan anggaran dan infrastruktur dari pemerintah daerah tepat sasaran.

Exit mobile version