MAKASSAR, Trotoar.id — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Makassar mendapat perhatian serius DPRD Sulawesi Selatan.
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Supriadi Arif, bersama sejumlah anggota Komisi D mendatangi kantor PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi di wilayah VII untuk meminta penjelasan sekaligus memastikan langkah konkret yang disiapkan Pertamina.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi ketersediaan BBM di Sulawesi Selatan sekaligus mengetahui respons Pertamina terhadap keresahan masyarakat yang dalam beberapa waktu terakhir menghadapi antrean panjang di sejumlah SPBU.
Supriadi mengatakan, kedatangan DPRD Sulsel merupakan tindak lanjut dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang sebelumnya telah dilakukan bersama pihak terkait.
DPRD ingin memastikan hasil pembahasan tersebut tidak berhenti pada rapat, tetapi dilanjutkan dengan langkah konkret di lapangan.
“Kita jemput bola dan ingin mengetahui mengenai stok BBM untuk wilayah Sulsel. Sehingga Pertamina bersama pemerintah akan membentuk Satgas pengawasan BBM,” ujar Supriadi.
Dalam pertemuan tersebut, Pertamina menyampaikan sejumlah langkah untuk merespons persoalan antrean dan ketersediaan BBM.
Salah satunya dengan memberlakukan operasional 24 jam bagi SPBU di Kota Makassar, sebagai bagian dari upaya memperlancar distribusi dan mengurai penumpukan kendaraan.
Menurut Supriadi, langkah tersebut merupakan bentuk respons Pertamina terhadap keresahan masyarakat. DPRD Sulsel berharap kebijakan tersebut dapat mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.
“Langkah-langkah yang diambil Pertamina ini merupakan bagian dari respons terhadap keresahan masyarakat saat ini,” katanya.
Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa sebagian antrean panjang kendaraan, khususnya truk di sejumlah SPBU Makassar, diduga berasal dari luar wilayah Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap distribusi BBM di sejumlah titik.
Supriadi menilai persoalan tersebut membutuhkan pengaturan distribusi yang lebih terukur. Karena itu, Pertamina akan menyiapkan sejumlah skema untuk mengurai antrean panjang sekaligus memastikan kebutuhan BBM masyarakat Sulsel tetap menjadi prioritas.
“Tadi diketahui antrean panjang kebanyakan kendaraan dari luar Sulsel. Sehingga Pertamina akan membentuk skema untuk mengurai antrean panjang di sejumlah SPBU,” jelasnya.
DPRD Sulsel juga mendorong agar pengawasan distribusi BBM diperketat. Pembentukan Satgas pengawasan yang melibatkan Pertamina dan pemerintah diharapkan dapat memastikan ketersediaan BBM sesuai kebutuhan serta mencegah terjadinya persoalan distribusi di lapangan.
Supriadi menegaskan, DPRD Sulsel akan terus mengawal langkah Pertamina dalam menangani persoalan tersebut. Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa stok BBM tersedia dan distribusinya berjalan normal.
Ia juga meminta Pertamina tidak hanya menyelesaikan persoalan antrean dalam jangka pendek, tetapi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi BBM di Sulsel. Hal ini penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi dan mengganggu aktivitas masyarakat.
Selain BBM, DPRD Sulsel juga menaruh perhatian terhadap ketersediaan LPG 3 kilogram yang menjadi kebutuhan penting masyarakat, khususnya rumah tangga dan pelaku usaha kecil.
DPRD berharap koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah dan aparat pengawasan dapat diperkuat untuk memastikan distribusi LPG 3 kilogram berjalan tepat sasaran serta tidak menimbulkan kelangkaan di tingkat masyarakat.
“Kami ingin memastikan keresahan masyarakat ini benar-benar ditindaklanjuti. Jangan sampai masyarakat terus menghadapi antrean panjang sementara persoalan distribusi belum mendapatkan solusi yang permanen,” tegas Supriadi.
Kunjungan DPRD Sulsel ke Pertamina tersebut sekaligus menegaskan fungsi pengawasan legislatif terhadap sektor energi dan kebutuhan dasar masyarakat. DPRD memastikan akan meminta perkembangan dari langkah-langkah yang telah disepakati, termasuk operasional SPBU 24 jam dan skema penguraian antrean kendaraan.
Dengan langkah tersebut, DPRD Sulsel berharap distribusi BBM dan LPG 3 kilogram di Kota Makassar dan wilayah Sulawesi Selatan dapat kembali normal sehingga masyarakat tidak lagi terbebani oleh antrean panjang maupun kesulitan mendapatkan bahan bakar.