MAKASSAR, Trotoar.id— Persoalan pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mendapat sorotan dari Anggota DPR RI Komisi XII, H. Ridwan Andi Wittiri, S.H.
Ia mendesak PT PLN (Persero) segera melakukan pembenahan menyeluruh agar gangguan kelistrikan tidak terus berulang dan semakin membebani masyarakat.
Ridwan menilai pemadaman listrik bukan lagi sekadar persoalan teknis ketika terjadi berulang kali.
Gangguan pasokan listrik dapat memberikan dampak berantai terhadap aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, dunia pendidikan, hingga pelayanan publik dan kesehatan.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi dan lingkungan hidup, Ridwan menegaskan bahwa keandalan pasokan listrik merupakan bagian penting dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian serius pemerintah dan PLN.
“Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat modern. Ketika pemadaman terjadi berulang kali, yang dirugikan bukan hanya kenyamanan, tapi juga aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar Ridwan.
Sorotan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan.
Menurut Ridwan, keluhan publik harus menjadi alarm bagi PLN untuk mengevaluasi kondisi sistem kelistrikan secara menyeluruh, bukan hanya melakukan penanganan ketika gangguan terjadi.
Ridwan pun meminta PLN tidak berhenti pada perbaikan yang bersifat sementara. Ia mendorong adanya evaluasi terhadap seluruh sistem, mulai dari jaringan distribusi, infrastruktur pendukung hingga faktor lain yang berpotensi menyebabkan gangguan pasokan listrik.
Ia juga meminta PLN memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai penyebab pemadaman yang terjadi.
Transparansi dinilai penting agar masyarakat mengetahui persoalan sebenarnya sekaligus mendapatkan kepastian mengenai langkah penyelesaian yang dilakukan PLN.
“PLN harus transparan menjelaskan kepada publik apa penyebab pemadaman dan bagaimana langkah konkret untuk menyelesaikannya. Jangan sampai masyarakat terus-menerus menjadi pihak yang dirugikan akibat gangguan yang berulang,” tegasnya.
Menurut Ridwan, perbaikan sistem kelistrikan Sulawesi Selatan membutuhkan langkah yang terukur dan berkelanjutan. PLN harus memastikan kapasitas dan keandalan infrastruktur mampu menghadapi kebutuhan listrik masyarakat yang terus meningkat.
Ia menekankan, persoalan listrik memiliki dampak yang jauh lebih luas dibanding sekadar terganggunya aktivitas rumah tangga.
Bagi pelaku usaha, pemadaman dapat menghambat proses produksi dan pelayanan. Sementara bagi masyarakat, gangguan listrik juga dapat mengganggu aktivitas belajar serta berbagai layanan yang bergantung pada pasokan listrik.
Karena itu, Ridwan meminta PLN menjadikan keluhan masyarakat sebagai dasar untuk mempercepat pembenahan. Ia juga memastikan persoalan tersebut akan terus dibawa dalam fungsi pengawasan DPR RI melalui Komisi XII.
“Kami akan terus mengawal dan memastikan PLN bertanggung jawab penuh atas pelayanan kepada masyarakat. DPR RI hadir untuk memastikan hak masyarakat atas energi yang andal benar-benar terpenuhi,” katanya.
Ridwan menegaskan, masyarakat Sulawesi Selatan berhak mendapatkan pelayanan kelistrikan yang aman, stabil dan andal. Pemadaman yang terjadi berulang kali, menurutnya, tidak boleh dianggap sebagai kondisi yang wajar.
Ia berharap PLN segera mengambil langkah konkret dan menyampaikan perkembangan penanganannya kepada publik.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapat penjelasan mengenai gangguan, tetapi juga kepastian bahwa ada solusi permanen untuk mencegah persoalan serupa kembali terjadi.
Sebagai wakil rakyat dari Sulawesi Selatan, Ridwan memastikan persoalan kelistrikan akan tetap menjadi bagian dari agenda pengawasannya di Komisi XII DPR RI.
Ia meminta PLN menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan pembenahan sistem kelistrikan di daerah.