MAKASSAR, Trotoar.id — Krisis air bersih akibat kemarau panjang mulai menjadi persoalan serius di Kota Makassar.
Pemerintah Kota Makassar merespons kondisi tersebut dengan mengerahkan seluruh perangkat daerah dan perusahaan daerah untuk memperkuat distribusi air bersih ke permukiman warga yang terdampak.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, termasuk PDAM, agar distribusi air bersih tidak dilakukan secara sporadis, tetapi berlangsung rutin setiap hari dan menyasar langsung wilayah yang mengalami kekeringan.
Appi menegaskan, pemerintah tidak boleh menunggu warga mengalami krisis lebih parah baru bergerak. Mobil tangki air harus dikerahkan hingga ke lorong-lorong dan permukiman yang kesulitan memperoleh pasokan air bersih.
“Langkah-langkah strategis yang kita siapkan dan jalankan bagaimana menyiapkan air tangki ke lorong-lorong dan pasokan air bersih di permukiman warga. Ini sudah kita jalankan sejak bulan lalu dan terus-menerus kita pasok air gratis untuk warga,” ujar Appi, Rabu (9/9/2026).
Penanganan tersebut saat ini dipimpin Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar dengan melibatkan sejumlah OPD, di antaranya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta PDAM.
“Sekarang dijalankan oleh SKPD terkait dipimpin BPBD, di dalamnya ada Damkarmat, DLH, PU, mendatangkan armada mobil tangki air ke permukiman warga,” katanya.
Data BPBD Makassar menunjukkan penanganan krisis air bersih telah menjangkau ribuan keluarga. Hingga saat ini, sebanyak 49 rit distribusi air bersih telah dilakukan dengan penerima manfaat mencapai 3.802 kepala keluarga atau 12.939 jiwa.
Cakupan distribusi juga terus diperluas. Dari sebelumnya sekitar 50 titik, penyaluran kini telah meningkat menjadi sekitar 175 titik setiap hari, menyesuaikan laporan dan kebutuhan warga di lapangan.
Appi meminta warga yang mengalami kesulitan air bersih tidak hanya menunggu bantuan datang. Pemerintah membutuhkan laporan dari masyarakat agar distribusi dapat diarahkan ke titik yang benar-benar membutuhkan.
“Kami berharap warga masyarakat yang membutuhkan air bersih melapor ke lurah masing-masing untuk memastikan di mana titik-titik yang akan diantarkan air kebutuhan air ini di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkannya,” jelasnya.
Menurut Appi, status tanggap darurat bencana kekeringan yang telah diterapkan BPBD menjadi dasar untuk meningkatkan intensitas penanganan. Kolaborasi antarinstansi pun terus diperkuat agar kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama kemarau berlangsung.
“Kolaborasi BPBD dengan instansi lain seperti PMI, PDAM, setiap hari lebih dari puluhan titik sudah menyalurkan air bersih ke tengah-tengah warga Kota Makassar setiap harinya,” ungkapnya.
PDAM Makassar juga telah menurunkan armada tangki yang dimiliki untuk membantu distribusi. Langkah ini dilakukan di tengah kondisi sumber air baku yang ikut terdampak penurunan debit akibat kemarau berkepanjangan.
“PDAM dengan berbagai macam, dengan begitu banyak armada sudah mulai turun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengantarkan air melalui truk-truk pengantar air yang mereka miliki,” tutur Appi.
Namun, Appi mengingatkan distribusi air bersih harus benar-benar tepat sasaran. Ia meminta camat dan lurah melakukan pendataan secara cermat sehingga bantuan pemerintah tidak justru menumpuk di wilayah tertentu, sementara warga yang lebih membutuhkan belum terlayani.
“Yang kita butuhkan masyarakat yang benar-benar terdampak yang mendapatkan air yang disiapkan oleh Pemerintah Kota,” tegasnya.
Bagi Appi, persoalan air bersih di Makassar tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan distribusi tangki. Kemarau panjang telah menekan ketersediaan air baku dan membuat kebutuhan akan sistem penyediaan air yang lebih permanen semakin mendesak.
Karena itu, Pemkot Makassar menyiapkan solusi jangka panjang melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sejumlah wilayah. Dinas PU saat ini telah membangun SPAM di 18 titik untuk memperkuat akses air bersih masyarakat.
Appi bahkan meminta camat dan lurah aktif mengidentifikasi wilayah yang membutuhkan pembangunan SPAM baru. Setiap laporan dari wilayah akan ditindaklanjuti dengan survei teknis untuk menentukan kebutuhan infrastrukturnya.
“PU melalui 18 titik SPAM yang dibangun, dan Pak Camat kalau di Kecamatan Makassar membutuhkan pembangunan SPAM, langsung laporkan ke PU dan besok insyaallah akan disurvei untuk dibangun sistem SPAM yang bisa dilaksanakan di tempat ini,” ujarnya.
Langkah tersebut menunjukkan strategi Pemkot Makassar tidak berhenti pada penanganan darurat. Mobil tangki menjadi solusi cepat untuk menjawab kebutuhan warga saat ini, sementara pembangunan SPAM diarahkan sebagai upaya memperkuat ketahanan air bersih dalam jangka panjang.
Untuk memastikan distribusi tepat sasaran, Appi meminta camat dan lurah menjadi ujung tombak dalam sistem pelaporan. Warga yang mengalami kekeringan diminta melapor kepada lurah, kemudian diteruskan melalui jalur birokrasi untuk ditangani OPD teknis.
“Kalau ada warga yang mengalami kekeringan dan tidak mendapatkan air bersih, tolong informasikan ke Pak Lurah. Nanti Pak Lurah meneruskan ke atas supaya terstruktur dan sesuai mekanisme birokrasi,” katanya.
Pemkot Makassar juga menyiapkan sejumlah kanal pengaduan agar laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat. Warga dapat menyampaikan kebutuhan air bersih melalui aplikasi Lontara+, layanan darurat 112, nomor layanan 08155112112, maupun formulir distribusi air bersih yang disiapkan pemerintah.
Appi mengingatkan masyarakat untuk tetap bersiap menghadapi kemungkinan kemarau yang masih berlangsung. Berdasarkan informasi BMKG yang diterimanya, hujan diperkirakan baru mulai turun lebih signifikan sekitar akhir Oktober, meski beberapa wilayah Makassar mulai mengalami gerimis.
“Kemarau ini panjang. Menurut BMKG kira-kira bulan 10 akhir baru ada hujan. Melalui salat istisqa kita sudah lakukan di beberapa tempat,” ujarnya.
Bagi Pemkot Makassar, krisis air bersih bukan sekadar persoalan teknis distribusi, tetapi menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar warga. Karena itu, Appi memastikan seluruh instrumen pemerintah akan terus digerakkan hingga kondisi ketersediaan air kembali normal.
“Penanganan krisis air bersih merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi cuaca ekstrem,” pungkasnya.