MAKASSAR, Trotoar.id — Persoalan energi masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kelangkaan LPG 3 kilogram dan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU menjadi persoalan yang tengah dicarikan solusinya bersama pemerintah pusat, BPH Migas, Pertamina, serta pemerintah kabupaten/kota.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengungkapkan, persoalan antrian panjang di sejumlah SPBU tidak semata-mata disebabkan oleh ketersediaan stok BBM.
Ada sejumlah faktor yang membuat antrean kendaraan membludak dalam beberapa waktu terakhir.
Salah satunya berkaitan dengan perubahan kebijakan pemerintah dan kenaikan harga BBM Non Subsidi yang membuat masyarakat Kembali berbondong bondong beralih ke BBM Subsidi
Perubahan tersebut kemudian berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan yang melakukan pengisian di SPBU.
Selain perubahan kebijakan, Andi Sudirman menyebut faktor kepanikan masyarakat turut memperparah situasi.
“Kebijakan Kenaikan harga BBM non subsidi yang mengakibatkan masyarakat beralih ke BBM Subsidi, dan kepanikan berlebihan yang membuat antrian panjang,” katanya
Kekhawatiran akan kelangkaan membuat sebagian masyarakat melakukan pembelian lebih banyak dari kebutuhan normal.
Kondisi di lapangan juga dipengaruhi keterbatasan tenaga kerja di sejumlah SPBU.
Ketika jumlah kendaraan meningkat sementara petugas terbatas, proses pelayanan menjadi lebih lambat dan akhirnya memicu antrian semakin panjang.
Faktor lain yang turut menjadi perhatian adalah disparitas harga antara BBM bersubsidi dan BBM nonsubsidi.
Perbedaan harga tersebut membuat BBM bersubsidi memiliki daya tarik lebih besar bagi masyarakat, sehingga tekanan terhadap permintaan semakin tinggi.
Meski antrian terjadi di sejumlah titik, Andi Sudirman memastikan stok BBM secara umum masih dalam kondisi aman. Karena itu, ia menghimbau masyarakat tidak melakukan panic buying yang justru berpotensi memperburuk antrian.
Pemprov Sulsel kini mendorong adanya penambahan kuota BBM bersubsidi. Usulan tersebut akan disampaikan kepada BPH Migas dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat di Sulawesi Selatan.
Menurutnya, kebutuhan energi di Sulsel terus berkembang sehingga penghitungan kuota harus mempertimbangkan pertumbuhan aktivitas masyarakat dan ekonomi daerah. Pemerintah daerah tidak ingin persoalan kuota menjadi pemicu berulangnya gangguan distribusi.
Di sisi lain, persoalan LPG 3 kilogram juga menjadi perhatian Pemprov Sulsel. Kelangkaan LPG bersubsidi tersebut dinilai perlu ditangani melalui pembenahan distribusi dan penghitungan kebutuhan yang lebih akurat.
Pemprov Sulsel juga telah mengambil langkah pengawasan dengan menerbitkan surat edaran serta membentuk satuan tugas untuk memantau distribusi BBM bersubsidi.
Satgas tersebut diharapkan mampu mendeteksi sekaligus mencegah penyimpangan dalam penyaluran energi bersubsidi.
Dari sisi legislatif, anggota DPRD Sulsel turut menyoroti persoalan kuota BBM dan LPG 3 kilogram. DPRD menilai kebutuhan kuota masih harus dihitung secara cermat dengan memperhatikan jumlah pengguna serta kebutuhan masyarakat di Sulsel.
Persoalan energi tersebut kini menjadi pekerjaan bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Penambahan kuota, pengawasan distribusi, serta ketepatan sasaran penerima subsidi menjadi sejumlah langkah yang dinilai penting untuk mencegah antrian dan kelangkaan kembali terjadi.
Andi Sudirman meminta masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Pemerintah, kata dia, terus melakukan koordinasi agar kebutuhan energi masyarakat Sulsel dapat terpenuhi secara normal.
Pemprov Sulsel juga memastikan pengawasan akan diperketat untuk memastikan BBM dan LPG bersubsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Stok BBM disebut aman, sementara persoalan LPG 3 kilogram dan kebutuhan penambahan kuota masih terus dikoordinasikan.