MAKASSAR, Trotoar.id — Kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram di Sulawesi Selatan mulai mendapat sorotan dari legislatif. Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Sulsel, Vonny Ameliani Suardi, mendesak aparat penegak hukum (APH) turun tangan mengawasi sekaligus menindak tegas oknum yang diduga bermain di balik persoalan distribusi energi tersebut.
Vonny menilai, persoalan kelangkaan BBM dan LPG 3 kg tidak boleh hanya diselesaikan dengan mengurai antrean di SPBU.
Jika benar terdapat permainan dalam distribusi, maka mata rantainya harus dibongkar hingga ke aktor yang berada di balik persoalan tersebut.
Ia bahkan menyebut informasi mengenai kelangkaan BBM dan LPG 3 kg di Sulsel telah dilaporkan hingga ke pemerintah pusat.
Karena itu, ia berharap aparat penegak hukum dapat bergerak melakukan pengawasan dan penindakan apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran.
“Saya mendapat info jika kelangkaan BBM dan LPG 3 kg diakibatkan dugaan permainan oknum yang diduga hasilnya dibawa ke wilayah pertambangan di daerah tetangga,” kata Vonny.
Menurutnya, informasi tersebut perlu ditelusuri secara serius oleh aparat berwenang.
Sebab, apabila distribusi BBM bersubsidi dan LPG 3 kg disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, dampaknya langsung dirasakan masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Vonny menilai masyarakat tidak seharusnya terus dihadapkan pada antrean panjang ketika pemerintah menyatakan ketersediaan stok secara umum masih aman.
Ada persoalan distribusi yang harus dipastikan apakah berjalan sesuai ketentuan atau justru terdapat kebocoran di tengah jalan.
Karena itu, langkah Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman membentuk satuan tugas (Satgas) pengawasan distribusi energi mendapat dukungan dari Vonny.
Ia berharap keberadaan Satgas tersebut tidak berhenti pada kegiatan pemantauan di SPBU, tetapi mampu menelusuri seluruh rantai distribusi BBM hingga menemukan titik persoalan.
“Ini kita dukung. Satgas ini penting untuk memotong mata rantai mafia yang bermain di bidang energi,” tegasnya.
Satgas yang dibentuk Pemprov Sulsel tersebut melibatkan sejumlah unsur, termasuk TNI dan Polri, Pertamina serta pemerintah daerah. Keterlibatan lintas institusi dinilai penting karena persoalan distribusi BBM menyangkut kepentingan masyarakat luas dan membutuhkan pengawasan bersama.
Sebelumnya, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman juga mengungkapkan keberadaan Satgas tersebut dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel. Satgas dibentuk sebagai bagian dari langkah pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM dan menelusuri persoalan yang memicu antrean di sejumlah SPBU.
“Iya, kami sudah membentuk Satgas dan sudah mulai melakukan pengawasan serta mencari ujung dari permasalahan mengenai migas,” kata Andi Sudirman.
Vonny berharap pengawasan tersebut dilakukan secara terbuka dan terukur. Setiap dugaan penyimpangan, kata dia, harus ditindaklanjuti berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang ditemukan di lapangan.
Ia juga meminta masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang menerima dampak dari persoalan distribusi energi. Jika menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi atau LPG 3 kg, informasi tersebut dapat menjadi bahan bagi aparat untuk melakukan penelusuran.
Bagi Vonny, energi bersubsidi merupakan hak masyarakat yang harus dijaga distribusinya. Karena itu, jika ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dengan mengganggu distribusi kepada masyarakat, aparat harus berani melakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku.
“Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menjadi korban. Kalau memang ada oknum yang bermain, harus ditelusuri dan ditindak,” pungkasnya.