MAKASSAR, Trotoar.id — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Makassar membuat Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi turun langsung ke lapangan. Tak sekadar berdialog dengan Pertamina, Appi mengecek pelayanan SPBU dan menemukan dua nozzle pengisian BBM tidak beroperasi.
Peninjauan itu dilakukan Appi usai bertemu jajaran PT Pertamina Regional Sulawesi di Jalan Garuda, Makassar, Jumat (11/9/2026). Ia kemudian mendatangi sejumlah SPBU untuk melihat langsung kondisi antrean dan pelayanan yang dikeluhkan masyarakat.
Salah satu lokasi yang didatangi berada di Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang. Di SPBU tersebut, antrean kendaraan terlihat mengular. Namun, kedatangan Appi justru disambut antusias warga yang memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan keluhan secara langsung.
“Saya ke sini di SPBU melihat kondisi yang ada di lapangan. Kita pastikan antrean panjang bisa dicarikan solusi. Kita meminta pihak Pertamina dan pengelola SPBU aktivasi semua instrumen,” ujar Appi.
Saat mengecek fasilitas pengisian, perhatian Appi tertuju pada sejumlah nozzle atau dispenser yang tersedia. Dari fasilitas yang ada, dua nozzle diketahui tidak beroperasi meski antrean kendaraan sedang padat.
Temuan tersebut langsung menjadi perhatian Appi. Ia meminta Pertamina bersama pengelola SPBU memastikan seluruh fasilitas yang tersedia dapat difungsikan secara maksimal, terutama ketika terjadi lonjakan antrean.
“Kalau ada jumlah nozzle, ya dioptimalkan semuanya. Jangan sampai tidak berfungsi. Ini bisa menambah antrean panjang,” tegasnya.
Bagi Appi, persoalan antrean BBM tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan ketersediaan pasokan. Kapasitas pelayanan di SPBU juga harus dioptimalkan agar jumlah kendaraan yang dapat dilayani meningkat dan waktu tunggu masyarakat semakin singkat.
Ia juga menyoroti durasi pelayanan yang terlalu lama di sejumlah SPBU. Menurutnya, semakin lama satu kendaraan dilayani, semakin panjang pula antrean yang terbentuk.
“Kalau prosesnya terlalu lama, tentu antrean semakin panjang. Ini yang perlu dicarikan solusi agar pelayanan bisa dipercepat,” katanya.
Appi menegaskan percepatan pelayanan tidak boleh mengabaikan aturan yang berlaku. Pertamina dan pengelola SPBU diminta mencari pola pelayanan yang tetap sesuai ketentuan, tetapi lebih efisien dalam menghadapi kepadatan kendaraan.
Menurutnya, antrean BBM saat ini telah menjadi persoalan publik karena menyentuh langsung mobilitas dan aktivitas warga. Kendaraan yang tertahan terlalu lama di SPBU berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi, pelayanan publik hingga memicu kemacetan apabila antrean meluber ke badan jalan.
“Ini menyangkut kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dan aktivitas terganggu hanya karena ngantre di SPBU,” tutur Appi.
Karena itu, ia meminta SPBU mengoptimalkan seluruh kapasitas pelayanan selama kondisi kepadatan masih terjadi. Penambahan petugas juga perlu dipertimbangkan apabila keterbatasan operator membuat sebagian nozzle tidak dapat dioperasikan.
“Saya ikut berempati dengan apa yang dirasakan masyarakat. Kita akan mencari solusi dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, serta pemilik SPBU,” ujarnya.
Appi juga mendorong agar penanganan antrean tidak berhenti pada pembenahan fasilitas. Pengaturan kendaraan berdasarkan jenis, alur pengisian hingga waktu kedatangan dinilai perlu dikaji untuk mencegah seluruh kendaraan menumpuk pada waktu yang sama.
“Jenis kendaraan, alur pengisian, cluster untuk menghindari antrean, termasuk waktu kendaraan masuk untuk pengisian. Ini harus diatur,” imbuh Munafri.
Ia meminta Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah daerah dan pihak terkait segera duduk bersama untuk menerapkan langkah tersebut. Menurutnya, penyelesaian antrean membutuhkan pola penanganan yang terintegrasi, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Appi menegaskan pemerintah kota tidak ingin masyarakat terus menjadi pihak yang dirugikan. Ia pun meminta persoalan tersebut segera diurai tanpa terjebak dalam perdebatan mengenai pihak yang paling bertanggung jawab.
“Yang penting bagaimana ini secepatnya kita urai bersama,” pungkas Appi. (*)