MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengambil langkah cepat merespons dampak antrean dan distribusi BBM serta LPG 3 kilogram yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memutuskan menerapkan pembelajaran secara daring selama satu pekan untuk mengurangi intensitas mobilitas masyarakat.
Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah sementara di tengah kondisi distribusi BBM dan LPG 3 kilogram yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Meski pembelajaran tatap muka dihentikan sementara, proses belajar mengajar tetap berjalan melalui sistem daring.
Andi Sudirman mengatakan, kebijakan sekolah daring akan diberlakukan selama satu pekan dan selanjutnya dievaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan.
“Kita mengambil langkah pembelajaran daring selama satu minggu. Pembelajaran tetap berlangsung, hanya tidak tatap muka langsung. Ini sifatnya sementara, karena kita melihat kondisi di lapangan dan dampaknya terhadap aktivitas masyarakat,” kata Andi Sudirman kepada media, Jumat (11/9/2026).
Menurutnya, pengurangan mobilitas diharapkan dapat menjadi salah satu solusi sementara sembari pemerintah bersama Pertamina melakukan pembenahan terhadap persoalan distribusi BBM dan LPG 3 kilogram.
Kebijakan tersebut juga telah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kota Makassar. Andi Sudirman menyebut, pemerintah kabupaten/kota lainnya dapat mengambil langkah serupa sesuai kondisi dan kewenangan masing-masing daerah.
“Kami telah berkoordinasi dengan Bapak Wali Kota Makassar dan akan dilakukan kebijakan yang sama untuk sekolah pada tingkat kewenangannya. Untuk kabupaten/kota lainnya dapat menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing,” ungkapnya.
Di sisi lain, Pemprov Sulsel terus berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan ketersediaan dan penyaluran BBM serta LPG 3 kilogram tetap berjalan.
Pemerintah meminta penanganan tidak hanya berfokus pada ketersediaan stok, tetapi juga kelancaran distribusi hingga ke masyarakat.
Andi Sudirman meminta Pertamina mengambil langkah cepat untuk meredam antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.
Langkah tersebut antara lain penguatan distribusi, penambahan kuota BBM untuk Sulsel, hingga pemeriksaan operasional nozzle SPBU.
“Kita mohon masyarakat tetap bersabar. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus bekerja dan melakukan koordinasi dengan Pertamina,” ujarnya.
Ia juga meminta Pertamina memperkuat pengawasan di lapangan, termasuk melakukan inspeksi terhadap operasional nozzle SPBU dan memperketat pengendalian distribusi guna mencegah persoalan semakin meluas.
“Kita berharap Pertamina dapat melakukan langkah-langkah cepat, termasuk distribusi BBM untuk mengamankan stok, menambah kuota BBM untuk Sulsel, sidak operasional nozzle SPBU dan pengetatan lainnya,” tegasnya.
Untuk memperkuat penanganan, Pemprov Sulsel juga menyiapkan dukungan bersama aparat keamanan dan pemerintah daerah. TNI, Polri, Satpol PP serta Dinas Perhubungan kabupaten/kota akan dilibatkan dalam langkah pengawasan dan pengaturan di lapangan.
“Kita siap backup bersama TNI, Polri, Satpol PP serta Dishub kabupaten/kota,” pungkas Andi Sudirman.
Kebijakan sekolah daring ini diharapkan dapat membantu menekan mobilitas masyarakat dalam jangka pendek.
Pemerintah akan mengevaluasi penerapannya setelah satu pekan dengan mempertimbangkan kondisi distribusi BBM-LPG dan perkembangan aktivitas masyarakat.