MAKASSAR, Trotoar.id — Ada pemandangan baru yang dalam sebulan terakhir semakin akrab di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar: antrean kendaraan yang mengular.
Pagi, siang hingga malam, warga harus meluangkan waktu lebih panjang hanya untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Antrean bukan lagi sekadar persoalan teknis di lapangan, tetapi mulai menjadi pertanyaan besar: sebenarnya ada apa dengan pasokan BBM di Sulawesi Selatan?
Fenomena ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Apakah pasokan BBM untuk Sulsel memang berkurang?
Apakah kuota yang tersedia tidak lagi sebanding dengan kebutuhan kendaraan yang terus bertambah? Atau ada persoalan lain pada mata rantai distribusi yang membuat BBM tidak sampai ke konsumen dalam jumlah dan waktu yang semestinya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena antrian terjadi bukan hanya sesekali.
Dalam beberapa pekan terakhir, keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan BBM di sejumlah SPBU terus bermunculan.
Bagi warga, antrian panjang berarti waktu terbuang, aktivitas terganggu, bahkan biaya operasional yang ikut membengkak.
Mantan Presidium KAHMI Sulsel, Abbas Hady, ikut menyoroti kondisi tersebut. Menurut dia, dalam situasi seperti sekarang,
Dia menilai Pertamina Patra Niaga semestinya mengambil langkah kontingensi untuk mengurai antrian dan memastikan masyarakat tetap memperoleh BBM.
Salah satu langkah taktis yang didorong Abbas adalah mengerahkan mobil tangki delivery untuk melakukan penjualan langsung di sejumlah titik yang mengalami penumpukan antrian.
Menurut dia, langkah tersebut dapat menjadi solusi cepat untuk mendistribusikan BBM sekaligus mengurangi tekanan pada SPBU yang mengalami antrian panjang.
Abbas merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Ia menilai posisi badan usaha yang mendapat penugasan pemerintah membawa konsekuensi kewajiban untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi Abbas, kondisi yang terjadi di Sulsel seharusnya dibaca sebagai situasi yang membutuhkan respons cepat, bukan sekedar menunggu persoalan antrian mereda dengan sendirinya.
Mobil tangki yang disebar ke titik-titik tertentu, kata dia, bisa menjadi langkah darurat untuk memecah konsentrasi antrian.
Namun, dibalik panjangnya antrian, terdapat persoalan yang jauh lebih penting untuk dijawab apakah BBM memang tidak tersedia, atau distribusinya yang bermasalah?
Pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan membuka data. Mulai dari stok BBM di terminal/depot, realisasi penyaluran, kuota masing-masing jenis BBM, kebutuhan harian masyarakat, hingga distribusi ke SPBU. Tanpa transparansi data, publik hanya akan berhadapan dengan spekulasi.
Abbas bahkan mengingatkan, jika langkah kontingensi tidak dilakukan sementara antrian terus terjadi, maka setidaknya terdapat dua kemungkinan yang menurutnya perlu diuji.
Pertama, memang terjadi persoalan ketersediaan stok BBM, khususnya Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), di wilayah Makassar. Kedua, jika stok di depot sebenarnya mencukupi, maka persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh pada aspek distribusi dan tata kelolanya.
Lebih jauh, Abbas juga menyinggung kemungkinan adanya motif non teknis di balik fenomena kelangkaan BBM tersebut.
Namun, dugaan adanya unsur kesengajaan atau motif politik, menurut prinsip jurnalistik, tidak boleh berhenti sebagai tudingan. Dugaan itu harus diuji melalui data, fakta distribusi, serta keterangan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Di titik inilah Pertamina Patra Niaga dituntut memberikan penjelasan yang terang kepada publik. Berapa sebenarnya stok BBM Sulsel? Apakah terjadi pengurangan pasokan? Berapa kebutuhan harian dibandingkan realisasi distribusi? Dan mengapa antrean panjang bisa terjadi secara berulang di sejumlah SPBU?
Sebab, bagi masyarakat, BBM bukan sekadar komoditas. BBM adalah urat nadi mobilitas. Ketika pasokannya tersendat, dampaknya merembet ke mana-mana dari pengemudi angkutan, pekerja, pelaku usaha, nelayan, hingga masyarakat yang setiap hari bergantung pada kendaraan untuk beraktivitas.
Karena itu, persoalan antrian BBM di Sulsel tidak cukup dijawab dengan himbauan agar masyarakat tidak panik.
Publik membutuhkan kepastian stoknya ada atau tidak, distribusinya lancar atau tidak, dan kalau ada masalah, siapa yang bertanggung jawab menyelesaikannya.
Antrean panjang yang terus berulang akhirnya meninggalkan satu pertanyaan besar yang belum tuntas dijawab Sulsel sedang mengalami kelangkaan BBM, gangguan distribusi, atau ada persoalan lain yang belum dibuka ke publik?
Jawaban atas pertanyaan itu kini berada pada data dan keterbukaan Pertamina Patra Niaga serta pemerintah. Bukan pada spekulasi yang berkembang di tengah antrian.