MAKASSAR, Trotoar.id — Antrean panjang BBM bersubsidi di sejumlah SPBU Kota Makassar mulai terurai.
Namun, pemerintah menemukan persoalan lain di balik panjangnya antrean tersebut pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi hingga dugaan penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan antrean panjang tersebut bukan disebabkan stok BBM nasional yang menipis.
Menurut Bahlil, pemerintah menemukan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat. Sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi disebut beralih ke BBM bersubsidi.
Namun, persoalannya tidak berhenti pada shifting konsumsi. Pemerintah juga menemukan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui kendaraan yang dimodifikasi untuk menampung bahan bakar dalam jumlah besar.
Temuan itu terungkap setelah pemerintah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menelusuri penyebab antrean BBM yang terjadi di Makassar.
“Ada sebagian yang shifting, tetapi jauh lebih dari itu adalah ada mobil-mobil, truk bikin tanki-tanki besar, 700 liter sampai satu ton, lalu isi minyak di situ,” ungkap Bahlil dalam acara InTechSea 2026 di Four Seasons Hotel Jakarta, Senin (14/9/2026) dikutip CNBC
Pernyataan tersebut membuka dimensi baru dalam polemik BBM bersubsidi di Makassar.
Sebab, persoalan yang selama beberapa pekan terakhir terlihat di permukaan sebagai antrean panjang di SPBU ternyata tidak hanya berkaitan dengan pasokan dan kuota.
Ada persoalan pola konsumsi, perubahan pilihan konsumen, hingga dugaan praktik penyalahgunaan subsidi yang kini ikut menjadi perhatian pemerintah.
Bahlil bahkan menyebut adanya indikasi kendaraan yang sengaja mengantre meski tangki kendaraannya belum kosong.
“Bahkan ada beberapa indikasi, sengaja motor dan mobil itu antre, tangkinya belum kosong sudah antre, isinya ada yang cuma 15 liter, 10 liter, 20 liter. Saya enggak ngerti apa yang terjadi di sana, tapi kira-kira itulah faktanya,” tutur Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil memastikan kondisi tersebut bukan gambaran bahwa Indonesia sedang mengalami kekurangan stok BBM.
Ia menyebut cadangan BBM nasional masih berada di atas standar minimum pemerintah, yakni lebih dari 20 hari.
Dengan demikian, pemerintah kini menghadapi pekerjaan yang lebih kompleks. Ketika antrean mulai terurai, pengawasan terhadap distribusi dan penggunaan BBM bersubsidi justru menjadi pekerjaan berikutnya.
Di Makassar, penanganan antrean sebelumnya telah mendorong pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah darurat.
Mulai dari optimalisasi pelayanan SPBU, pengaturan waktu pengisian, penerapan sistem ganjil-genap, hingga pembelajaran daring dan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH)..
PT Pertamina Patra Niaga memastikan kondisi antrean BBM bersubsidi di Kota Makassar semakin landai.
Dari 45 SPBU yang melayani masyarakat, lebih dari 35 SPBU atau sekitar 80 persen disebut telah menunjukkan kondisi antrean yang semakin kondusif.
Pjs Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Okky Aditya Wibowo, mengatakan perbaikan tersebut merupakan hasil koordinasi dan evaluasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan serta pemerintah daerah.
“Dari total 45 SPBU di Kota Makassar, lebih dari 35 SPBU atau sekitar 80 persen sudah menunjukkan kondisi antrean yang semakin kondusif. Waktu tunggu masyarakat juga semakin singkat,” ujar Okky dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2026).
Pertamina juga menambah operator dan jalur pelayanan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU untuk mempercepat pengisian.
Selain itu, sebanyak 25 SPBU dioperasikan selama 24 jam. Pertamina juga menambah titik penyaluran melalui SPBU Modular di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Makassar.
Tambahan titik pelayanan tersebut diharapkan mampu memecah konsentrasi kendaraan yang sebelumnya menumpuk di SPBU tertentu.
Sementara sistem ganjil-genap masih diterapkan sesuai ketentuan sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kelancaran pelayanan.
Namun, meredanya antrean belum berarti persoalan BBM bersubsidi di Makassar selesai.
Justru setelah kendaraan tidak lagi mengular di SPBU, pemerintah dan Pertamina menghadapi pertanyaan yang lebih mendasar siapa sebenarnya yang menikmati BBM bersubsidi dan ke mana subsidi tersebut mengalir?
Jika benar terdapat kendaraan dengan tangki modifikasi berkapasitas ratusan liter hingga satu ton, maka persoalannya bukan lagi sekadar antrean.
Ini menyangkut celah dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Sebab, subsidi yang seharusnya menjadi bantalan bagi masyarakat justru berpotensi tersedot oleh konsumsi berlebihan dan praktik yang tidak semestinya.
Karena itu, tantangan berikutnya bukan hanya memastikan antrean tetap landai, tetapi juga memastikan subsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Pemerintah dan Pertamina kini dituntut membuktikan bahwa temuan tersebut tidak berhenti sebagai pernyataan.
Jika ada kendaraan yang terbukti menggunakan tangki modifikasi untuk menyedot BBM bersubsidi dalam jumlah besar, publik tentu menunggu tindakan tegas.
Sebab bagi masyarakat yang selama berminggu-minggu harus berdiri dalam antrean, persoalannya sederhana BBM tersedia, tetapi jangan sampai subsidi yang seharusnya untuk rakyat justru habis sebelum sampai kepada mereka yang membutuhkan. (*)