MAKASSAR, Trotoar.id — Kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) mulai dikeluhkan masyarakat di Kota Makassar. Merespons kondisi tersebut, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mendesak PT Pertamina tidak hanya menambah pasokan, tetapi juga melakukan investigasi menyeluruh terhadap jalur distribusi hingga tingkat pangkalan.
Appi menegaskan, LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang mendapatkan subsidi pemerintah.
Karena itu, ketersediaan dan penyalurannya harus dipastikan tepat sasaran sehingga warga yang berhak tidak kesulitan mendapatkannya.
“Gas LPG 3 kg merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus tersedia dan mudah diperoleh oleh warga yang memang berhak menerima subsidi. Jadi, kita berharap pihak Pertamina memastikan ketersediaan,” tegas Appi, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, persoalan kelangkaan tidak bisa hanya diselesaikan dengan menambah kuota atau pasokan. Pertamina juga perlu memastikan seluruh rantai distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
Karena itu, Appi meminta Pertamina memperketat pengawasan mulai dari distribusi hingga pangkalan resmi.
Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan LPG bersubsidi benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang berhak dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Harus ada surat edaran atau apa yang menegaskan bahwa penggunaan LPG ini memang sudah ada aturan yang diatur, digunakan kepada masyarakat yang berhak. Jangan dipakai kepada orang yang tidak berhak,” tutur Appi.
Tak berhenti pada penambahan pasokan, Appi bahkan meminta Pertamina turun langsung ke lapangan dan melakukan investigasi total terhadap pangkalan-pangkalan resmi yang menyalurkan LPG 3 kg.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengantisipasi kemungkinan adanya persoalan dalam rantai distribusi yang dapat menyebabkan LPG bersubsidi sulit diperoleh masyarakat.
“Karena apa? Karena ini ada subsidi di dalamnya, ada haknya orang yang harus diberikan kepada mereka,” ujarnya.
Appi mengatakan persoalan LPG 3 kg juga telah menjadi bagian dari pembahasan bersama Gubernur Sulawesi Selatan dan pihak Pertamina dalam mencari solusi atas kebutuhan energi masyarakat.
Pembahasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan LPG 3 kg, tetapi juga persoalan BBM yang dalam beberapa waktu terakhir memicu antrean panjang di sejumlah wilayah Sulsel.
Menurut Appi, penanganan persoalan energi membutuhkan pengawasan bersama yang kuat. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan setiap tahapan distribusi berjalan sesuai aturan agar tidak ada masyarakat yang dirugikan.
“Ini memang butuh Satgas yang sangat kuat, secara komprehensif, secara bersama-sama untuk memastikan ketersediaan bagi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, kesalahan dalam tata kelola distribusi LPG bersubsidi dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat karena komoditas tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Karena ini menjadi kebutuhan dasar yang setiap hari. Ketika ada yang salah di dalam proses itu sangat berdampak pada kehidupan masyarakat,” sambung Appi.
Pemerintah Kota Makassar, kata Appi, akan terus mendorong agar kebutuhan energi dasar masyarakat terpenuhi. Namun, ketersediaan tersebut harus dibarengi dengan tata kelola distribusi yang transparan dan tepat sasaran.
Mulai dari pasokan, penyaluran hingga penjualan di tingkat pangkalan, seluruh mata rantai distribusi LPG 3 kg harus diawasi agar subsidi pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Yang penting agar LPG 3 kg yang merupakan bersubsidi, tidak mengalami kelangkaan akibat persoalan distribusi maupun penyaluran yang tidak tepat sasaran,” harap Appi. (*)