MAKASSAR, Trotoar.id — Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan yang mengagendakan penyampaian jawaban Gubernur Sulsel atas pandangan fraksi terhadap KUA-PPAS APBD Perubahan diwarnai aksi unjuk rasa terkait kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Sulsel.
Aksi tersebut digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Makassar di sekitar Gedung DPRD Sulsel.
Massa mendesak lembaga legislatif memberikan penjelasan terbuka mengenai persoalan ketersediaan dan distribusi BBM yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi keluhan masyarakat.
Situasi tersebut membuat Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi meninggalkan ruang rapat paripurna untuk menemui langsung massa HMI yang menyampaikan aspirasi di luar gedung.
Pertemuan langsung itu menjadi perhatian karena aksi berlangsung bersamaan dengan agenda resmi DPRD Sulsel yang tengah membahas arah kebijakan anggaran daerah melalui KUA-PPAS APBD Perubahan.
Massa HMI meminta DPRD Sulsel tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga menjelaskan langkah konkret yang dilakukan pemerintah daerah bersama pihak terkait dalam merespons antrean panjang dan kelangkaan BBM yang terjadi di sejumlah daerah.
Menurut massa aksi, persoalan BBM telah berkembang menjadi isu publik yang berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
Antrean panjang di sejumlah SPBU dinilai menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera mendapat penjelasan dan penanganan.
HMI juga mempertanyakan sejauh mana DPRD Sulsel menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait ketersediaan BBM bersubsidi dan distribusinya kepada masyarakat.
Tekanan publik terhadap pemerintah terkait persoalan energi sebenarnya telah muncul sehari sebelum aksi HMI.
Sejumlah kalangan masyarakat memasang spanduk putih yang berisi kritik keras terhadap kondisi energi di Sulawesi Selatan.
Spanduk tersebut memuat tulisan “Sulawesi Selatan Krisis Energi, BBM, LPG Langka dan Pemadaman Bergilir di Sulawesi Selatan” serta seruan untuk mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Kemunculan spanduk tersebut memperlihatkan bahwa persoalan BBM dan energi tidak lagi sekedar menjadi keluhan di tingkat konsumen, tetapi mulai berkembang menjadi tekanan politik terhadap pemerintah.
Di tengah kondisi tersebut, DPRD Sulsel kini berada dalam sorotan untuk memastikan persoalan kelangkaan BBM mendapat penjelasan yang transparan sekaligus mendorong langkah penyelesaian yang konkret.
Aksi HMI pun menambah tekanan terhadap pemerintah dan DPRD Sulsel agar persoalan distribusi BBM, LPG serta berbagai gangguan pasokan energi segera mendapat solusi dan tidak terus membebani masyarakat. (*)