MAKASSAR, Trotoar.id — Kelangkaan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan mendapat sorotan dari Fraksi Partai NasDem.
Anggota Fraksi NasDem, Andi Aan Nugraha, meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Pertamina turun langsung melakukan operasi pasar.
Menurut Aan, operasi pasar tidak cukup hanya untuk memantau ketersediaan LPG 3 kg. Pengawasan juga harus diarahkan untuk memastikan LPG bersubsidi tersebut tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Ia meminta tim gabungan menyasar sejumlah tempat usaha, termasuk restoran, kafe hingga industri kuliner yang memiliki omzet besar namun diduga masih menggunakan LPG 3 kg.
“Dinas Perindag bersama Pertamina melakukan operasi pasar, dan menindak oknum-oknum yang menyalahgunakan peruntukan LPG 3 kg,” kata Aan.
Aan menilai persoalan distribusi LPG 3 kg perlu ditangani dari dua sisi. Selain memastikan pasokan bagi masyarakat yang berhak, pemerintah juga harus memperketat pengawasan terhadap penggunaannya di tingkat konsumen.
Ia mengingatkan bahwa LPG 3 kg merupakan LPG bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu.
Karena itu, penggunaan oleh usaha komersial yang tidak sesuai ketentuan berpotensi mengganggu akses masyarakat terhadap LPG bersubsidi.
“Di tabung LPG 3 kg jelas tertulis khusus warga miskin. Kita jangan tutup mata, sesekali berilah tindakan tegas kepada oknum yang menyalahgunakan peruntukan LPG 3 kg,” tegasnya.
Menurut Aan, pengawasan langsung ke lapangan penting dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya di tengah masyarakat.
Pemerintah dan Pertamina, kata dia, perlu memastikan rantai distribusi berjalan sesuai ketentuan hingga LPG bersubsidi benar-benar diterima kelompok sasaran.
Ia juga mendorong agar temuan di lapangan tidak berhenti pada pendataan. Jika ditemukan pelanggaran penggunaan LPG 3 kg, tindakan sesuai aturan perlu dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga distribusi LPG bersubsidi tetap tepat sasaran.
“Operasi pasar harus benar-benar menjadi momentum untuk mengecek sekaligus menertibkan penyalahgunaan LPG 3 kg,” ujarnya.
Desakan tersebut muncul di tengah keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan LPG 3 kg di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Persoalan distribusi dan penggunaan LPG bersubsidi pun kembali menjadi perhatian pemerintah dan legislatif.