MAKASSAR, Trotoar.id — Target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Pertumbuhan Ekonomi Wilayah se-Sulawesi yang diikuti Pemerintah Kabupaten Barru.
Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin,, mewakili Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari menghadiri rakor strategis tersebut di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).
Forum yang mempertemukan pemerintah daerah se-Sulawesi itu membahas strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus menyelaraskannya dengan target pertumbuhan ekonomi nasional.
Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Arya Bima menegaskan, target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang harus dikawal bersama oleh pemerintah pusat dan daerah, dengan dukungan BPS serta Bappenas.
Menurutnya, kontribusi daerah menjadi bagian penting dalam pencapaian target nasional karena Produk Domestik Bruto (PDB) nasional merupakan agregasi dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.
“PDB adalah agregasi dari seluruh PDRB daerah. Semakin tinggi PDRB daerah, semakin tinggi PDB nasional,” jelas Arya Bima.
Data BPS yang dipaparkan dalam rakor menunjukkan ekonomi Indonesia pada Triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 5,12 persen.
Sementara itu, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh 5,59 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan menempatkan Sulsel pada peringkat keenam secara nasional.
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah didorong mengoptimalkan potensi ekonomi masing-masing wilayah. Sektor pertanian, perikanan dan pertambangan menjadi sejumlah sektor yang dinilai memiliki peran penting dalam menopang perekonomian Sulawesi.
Namun, penguatan sektor unggulan tidak cukup hanya dengan meningkatkan produksi. Pemerintah daerah juga didorong mempercepat hilirisasi agar komoditas tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah, menarik investasi dan membuka lapangan kerja.
Arya Bima juga menekankan pentingnya orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pertanian, pariwisata, industri hingga pertambangan perlu didorong dalam kerangka kebijakan yang terintegrasi.
Selain itu, pemerintah daerah diminta memperkuat mitigasi risiko serta menggunakan indikator ekonomi dini atau early leading economic indicator untuk membaca potensi hambatan pertumbuhan sejak awal.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI memaparkan perubahan perilaku masyarakat yang turut memengaruhi perekonomian, salah satunya meningkatnya transaksi digital akibat pergeseran pola belanja dari luring ke daring.
Konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 tercatat tumbuh 5,61 persen secara tahunan. Penguatan konsumsi produk lokal, industri manufaktur dan pertanian, investasi, serta penyerapan tenaga kerja berkualitas dinilai dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.
Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Kependudukan, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam menjelaskan, pertumbuhan ekonomi membutuhkan pergerakan simultan antara sisi produksi dan sisi pengeluaran.
Dari sisi produksi, faktor tenaga kerja, modal dan teknologi perlu diperkuat. Sementara dari sisi pengeluaran, konsumsi, investasi, belanja pemerintah dan ekspor neto harus bergerak secara beriringan.
Karena itu, pemerintah daerah didorong memperlancar realisasi anggaran dan tata kelola, memperbaiki sistem logistik, memperkuat dukungan terhadap dunia usaha, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan.
Sekda Barru Andi Syarifuddin mengatakan, keikutsertaan Pemkab Barru dalam rakor tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional dan regional.
Pemkab Barru, kata dia, akan terus mendorong optimalisasi potensi daerah serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Rakor tersebut turut dihadiri Sekda Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman, para gubernur, bupati/wali kota se-Sulawesi atau yang mewakili, kepala OPD dan staf ahli terkait.