TANA TORAJA, Trotoar.id — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman meminta pemerintah kabupaten dan kota menjadikan pengendalian inflasi sebagai bagian dari agenda strategis pembangunan daerah.
Menurut Jufri, inflasi tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan angka statistik. Pergerakan harga berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, kesejahteraan keluarga, ketahanan sosial, hingga keberlangsungan usaha.
Hal tersebut disampaikan Jufri saat menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulsel Zona V di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja, Selasa (22/9/2026).
Zona V mencakup enam daerah, yakni Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo.
“Pengendalian inflasi itu harus menjadi agenda strategis pembangunan daerah. Karena ini strategis, maka seluruh kepala daerah harus terlibat dengan seluruh jajarannya,” tegas Jufri.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan, inflasi Sulsel pada Agustus 2026 tercatat 2,86 persen secara tahunan. Sementara Kota Palopo mencatat inflasi 1,73 persen year-on-year (y-on-y), terendah di antara delapan daerah yang menjadi cakupan pemantauan IHK BPS Sulsel.
Jufri meminta TPID memperkuat sejumlah langkah, mulai dari pemantauan harga secara berkala bersama BPS, Bulog dan instansi terkait, hingga pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau pasar murah secara tepat waktu, lokasi, dan sasaran.
Pemerintah daerah juga didorong membentuk Mini Distribution Centre (MDC) sebagai kios pangan pemerintah daerah untuk mendukung intervensi harga. Selain itu, kebijakan subsidi harga dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.
Jufri menekankan pentingnya tindak lanjut hasil HLM serta pelaporan langkah konkret pengendalian inflasi dari TPID kabupaten/kota kepada TPID Provinsi Sulsel.
Ia juga meminta sembilan langkah operasional diterjemahkan secara nyata di setiap daerah.
Langkah tersebut meliputi pemetaan komoditas penyumbang inflasi, memastikan pasokan dari sentra produksi, memperkuat kerja sama antardaerah (KAD), memperbaiki distribusi dan logistik, serta melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar secara tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah daerah diminta membangun sistem peringatan dini inflasi, memperkuat cadangan dan stok pangan, melakukan inspeksi mendadak dan pengawasan harga, serta memperkuat komunikasi publik.
“Kesembilan langkah tersebut harus dilaksanakan secara terukur dengan menetapkan OPD penanggung jawab, target, waktu pelaksanaan dan indikator keberhasilan,” ujarnya.
Menurut Jufri, enam daerah di Zona V memiliki struktur ekonomi yang saling melengkapi sehingga dapat membangun rantai pasok pangan secara lebih kuat.
Luwu Timur dan Luwu Utara memiliki peran pada sektor pangan dan perkebunan. Luwu menjadi salah satu sentra pangan dan hortikultura, sementara Tana Toraja dan Toraja Utara memiliki komoditas hortikultura dataran tinggi serta kopi. Adapun Palopo berperan sebagai salah satu simpul perdagangan dan distribusi regional.
“Tentu, melalui sinergi kolaborasi antarwilayah ini, penguatan rantai pasok dan kelancaran distribusi diharapkan mampu menekan biaya logistik, menjaga keterjangkauan harga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” kata Jufri.
Untuk memperkuat strategi tersebut, Jufri merumuskan lima arah utama yang perlu menjadi kerangka bersama TPID, yakni menjaga ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi antarwilayah, menjaga keterjangkauan harga, memperkuat ekspektasi dan komunikasi publik, serta meningkatkan tata kelola dan kapasitas TPID.
“Kelima strategi harus dijalankan secara bersamaan dan berbasis data,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Tana Toraja Zadrak Tombeg mengatakan pengendalian inflasi harus melihat kondisi riil yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, ukuran keberhasilan tidak hanya tercermin dari angka inflasi, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dan keberlangsungan usaha.
“Yang paling penting adalah bagaimana sentra-sentra produksi kita di masing-masing kabupaten/kota, baik pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Tentunya kita harus pastikan bahwa produksi di tempat ini betul-betul bisa memenuhi kebutuhan kita,” ujar Zadrak.
Ia menambahkan, peningkatan produksi harus dibarengi dengan pembenahan jalur distribusi agar komoditas dari sentra produksi dapat bergerak secara efektif menuju pasar. Intervensi pasar juga diperlukan untuk menjaga kestabilan harga ketika terjadi tekanan pada komoditas tertentu.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan peninjauan UMKM pengolahan kopi di Tana Toraja. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung potensi produksi komoditas lokal sekaligus memperkuat peran sektor unggulan daerah dalam menjaga pasokan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (*)