MAKASSAR, Trotoar.id — Gagasan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi menjadikan Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional mendapat dukungan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Republik Indonesia.
BAZNAS RI bahkan mendorong Makassar menjadi prototipe atau percontohan gerakan filantropi yang tidak berhenti pada kampanye dan seremoni, tetapi dibangun hingga tingkat kelurahan.
Hal tersebut disampaikan salah satu pimpinan BAZNAS RI, Hj. Saidah Sakwan, saat bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Rabu (23/9/2026).
Saidah mengatakan, gagasan Kota Filantropi yang dicetuskan Appi perlu segera diterjemahkan menjadi gerakan nyata dengan melibatkan masyarakat secara luas.
“Kami sambut baik gagasan ini. Wali Kota Pak Munafri yang menggagas Makassar sebagai Kota Filantropi Nasional,” ujar Saidah.
BAZNAS RI bersama BAZNAS Kota Makassar telah melakukan pembahasan awal. Tahapan selanjutnya diarahkan pada percepatan program menuju peluncuran gerakan filantropi di Makassar yang direncanakan November 2026.
“Kita saling mendukung gagasan, segera dieksekusi saja. Kita bikin Road to Philanthropy City. Rencananya akan di-launching November,” katanya.
Saidah menekankan, gerakan filantropi membutuhkan sistem kelembagaan agar semangat berbagi dapat berjalan secara terstruktur dan menjangkau masyarakat di tingkat akar rumput.
Salah satu instrumen yang didorong adalah penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. UPZ nantinya menjadi bagian dari ekosistem yang menghimpun sekaligus menggerakkan program sosial di tengah masyarakat.
“Kita dorong BAZNAS Makassar untuk membuat institusi di tingkat kota, sampai tingkat kelurahan, yaitu UPZ. Di kecamatan dan kelurahan itu harus ada UPZ,” jelasnya.
Selain kelembagaan, Saidah mendorong literasi filantropi sejak usia sekolah. Menurutnya, pelajar perlu diperkenalkan dengan zakat, amil, mustahik, sekaligus diberi pengalaman menjalankan kegiatan sosial secara langsung.
“Saya dorong membuat filantropi sebagai lifestyle. Caranya bagaimana? Membangun literasi,” katanya.
Ia juga mengusulkan keterlibatan perguruan tinggi di Makassar melalui forum atau konferensi intelektual untuk memperkaya konsep dan mengembangkan model Kota Filantropi dari perspektif akademik.
“Saya minta bekerja sama dengan kampus untuk me-launching gagasan Pak Wali di tingkat perdebatan para intelektual,” imbuhnya.
Sementara itu, Munafri Arifuddin mengatakan Kota Filantropi harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya program pemerintah atau BAZNAS. Menurutnya, diperlukan ekosistem yang mempertemukan masyarakat yang memiliki kemampuan berbagi dengan warga yang membutuhkan.
“Menurut saya gerakan filantropi tidak cukup jika hanya digerakkan oleh segelintir orang. Dibutuhkan ekosistem yang mampu mempertemukan potensi para dermawan dengan masyarakat yang membutuhkan bantuan,” katanya.
Appi menilai BAZNAS memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara pemberi dan penerima manfaat. Pengelolaan melalui kelembagaan juga dinilai penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta berjalan transparan dan akuntabel.
“Melalui kelembagaan BAZNAS untuk memberikan akses kepada para dermawan ini, kita mempersiapkan orang yang akan dibantu, mempertemukan orang yang membantu dan yang dibantu,” jelasnya.
Menurut Appi, konsep Kota Filantropi tidak semata berkaitan dengan pengelolaan zakat dan dana sosial. Lebih jauh, gagasan tersebut diarahkan untuk membangun budaya saling membantu dan memperkuat kepedulian sosial di tengah kehidupan masyarakat perkotaan.
Ia menilai kemajuan kota tidak hanya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan masyarakat memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok yang membutuhkan.
“Kota yang maju bukan hanya diukur dari pertumbuhan ekonominya yang tinggi atau infrastrukturnya yang megah, tetapi dari sejauh mana warganya yang kuat melindungi yang lemah, dan yang berpunya peduli pada yang tidak berpunya,” tuturnya.
Appi menegaskan pengembangan gerakan tersebut tetap harus dibangun dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia berharap konsep yang lahir dari Makassar dapat berkembang menjadi model pengelolaan zakat dan filantropi yang dapat menjadi rujukan.
“Kalau gagasan ini lahir, dikawal, serta dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, maka Makassar tidak hanya akan menjadi barometer nasional dalam pengelolaan zakat dan filantropi, tetapi juga akan menjadi kota yang diberkahi,” pungkasnya.
Rangkaian persiapan menuju peluncuran prototipe Kota Filantropi tersebut diarahkan berlangsung pada November 2026, bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kota Makassar.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua BAZNAS Makassar Dr. Usman Sofian, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Makassar Mohammad Syarief.