PANGKEP, Trotoar.id — Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Ny. Naoemi Octarina Sudirman, mendorong Program Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (KISAK) tidak berhenti sebagai program, tetapi berkembang menjadi gerakan bersama yang dimulai dari keluarga.
Dorongan tersebut disampaikan Naoemi saat memberikan arahan dalam Sosialisasi Program KISAK di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Rabu (23/9/2026).
Menurut Naoemi, tertib administrasi kependudukan bukan sekadar persoalan memiliki dokumen identitas.
Dokumen kependudukan berkaitan dengan identitas, kepastian hukum, perlindungan hak, serta akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik.
“Karena itu, setiap keluarga perlu memastikan seluruh anggota keluarganya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, benar, dan sesuai dengan kondisi terkini,” ujarnya.
Berdasarkan data Pengelola Data Kependudukan per 31 Agustus 2026, sejumlah indikator administrasi kependudukan di Pangkep telah menunjukkan capaian tinggi.
Kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun mencapai 99,74 persen, KTP-el 97,75 persen, dan akta kematian 99,56 persen.
Namun, masih terdapat ruang yang perlu diperkuat, khususnya pada kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Kepemilikan KIA di Pangkep tercatat 80,07 persen. Dari angka tersebut, sebanyak 83.912 anak telah memiliki KIA, sementara 19.588 anak lainnya masih belum memiliki dokumen tersebut.
Sementara untuk IKD, dari target 131.318 penduduk, baru 43.409 orang atau 32,78 persen yang telah melakukan aktivasi.
Naoemi mendorong edukasi mengenai manfaat, tata cara aktivasi, hingga pemanfaatan IKD terus diperluas agar layanan administrasi kependudukan berbasis digital semakin mudah dipahami dan diakses masyarakat.
Menurutnya, capaian yang sudah diraih pemerintah perlu terus ditingkatkan dengan memastikan masyarakat yang belum terlayani tidak tertinggal.
Tantangan tersebut menjadi perhatian tersendiri bagi Pangkep yang memiliki wilayah daratan dan kepulauan dengan karakteristik geografis yang beragam.
Di tengah kondisi tersebut, kader PKK dan Dasawisma dinilai memiliki posisi strategis untuk membantu menyampaikan informasi KISAK langsung kepada keluarga.
Edukasi dapat dilakukan melalui kegiatan PKK, Dasawisma, Posyandu, maupun kegiatan sosial dan kemasyarakatan lainnya.
Pada kegiatan tersebut juga dilakukan pengukuhan Duta KISAK. Naoemi berharap para duta tidak sekadar menjalankan peran seremonial, tetapi menjadi teladan sekaligus ikut mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya administrasi kependudukan.
“Mari kita jadikan KISAK sebagai gerakan bersama. Gerakan yang dimulai dari keluarga, kemudian bergerak ke lingkungan, desa dan kelurahan, kecamatan, hingga pada akhirnya menjadi budaya masyarakat Kabupaten Pangkep,” ujarnya.
Penguatan KISAK selanjutnya diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah, TP PKK, kader Dasawisma, Posyandu, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat untuk mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, dan semakin mudah diakses seluruh warga Pangkep.