MAKASSAR, Trotoar.id — DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai melakukan penataan kepengurusan di tingkat kabupaten menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) 2026.
Langkah tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD II Golkar Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone.
SK tersebut diserahkan langsung Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin, didampingi Sekretaris DPD I Golkar Sulsel Rahman Pina dan Bendahara Umum Amirullah Nur Saenong.
Untuk Maros, Golkar Sulsel menunjuk Andi Patarai Amir sebagai Plt Ketua DPD II. Sementara di Kabupaten Bone, posisi Plt Ketua dipercayakan kepada Andi Irwandi Burhan.
Ketua DPD I Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin mengatakan penunjukan kedua Plt tersebut dilakukan setelah ketua DPD II Golkar di masing-masing daerah mengundurkan diri dari partai.
“Untuk Kabupaten Maros ketua diamanahkan kepada Andi Patarai Amir, dan Bone Andi Irwandi Burhan sebagai ketua Golkar,” jelas Ilham.
Penunjukan Plt tersebut, kata Ilham, bukan hanya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan. Mereka juga diberi mandat untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan sekaligus mempersiapkan agenda konsolidasi partai.
“Plt juga ke depannya memiliki tugas untuk segera melakukan konsolidasi dan persiapan-persiapan pelaksanaan Musda yang akan digelar pada akhir tahun 2026,” ujarnya.
Menurut Ilham, konsolidasi menjadi penting karena kepengurusan DPD II Golkar kabupaten/kota di Sulsel saat ini secara keseluruhan telah memasuki akhir masa jabatan.
“Masa jabatan kepengurusan DPD II kabupaten/kota di Sulsel telah berakhir. Kita akan segera rapat menentukan Plt,” katanya.
Ilham mengatakan penunjukan Plt tidak selalu berarti wajah baru. Pengurus lama di masing-masing daerah tetap terbuka untuk kembali dipercaya menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas.
“Bisa saja juga ketua lama kita tunjuk sebagai Plt,” jelasnya.
Dengan demikian, penataan kepengurusan DPD II Golkar di Sulsel akan dilakukan secara bertahap. DPD I akan menentukan figur yang dipercaya memimpin masing-masing daerah sekaligus mengawal proses konsolidasi hingga Musda.
Penyerahan SK untuk Maros dan Bone menjadi bagian awal dari proses tersebut. Selanjutnya, Golkar Sulsel akan melakukan evaluasi dan penetapan Plt untuk daerah lainnya sebagai persiapan menghadapi agenda organisasi pada akhir 2026.
Konsolidasi tersebut sekaligus menjadi tahapan penting bagi Golkar Sulsel dalam memastikan struktur partai di 24 kabupaten/kota tetap berjalan efektif menjelang pelaksanaan Musda.