BARRU, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Barru resmi menaikkan status kebencanaan dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana untuk periode 1–14 Oktober 2026.
Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah bersama lintas sektor mengevaluasi kondisi kebencanaan yang dinilai masih mengalami eskalasi.
Status siaga darurat sebelumnya akan berakhir pada 30 September 2026.
Penetapan status tanggap darurat tersebut disepakati dalam Rapat Lintas Sektor Peninjauan dan Evaluasi Status Siaga Darurat Bencana yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., di Posko Induk BPBD Kabupaten Barru, Selasa (29/9/2026).
Sekda Barru Andi Syarifuddin mengatakan kondisi di lapangan belum memungkinkan pemerintah daerah kembali menetapkan status normal.
“Kalau melihat eskalasi saat ini, tentunya bukan pilihan untuk kembali ke status normal. Eskalasinya saya kira semakin meningkat,” tegas Andi Syarifuddin saat membuka rapat.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah daerah membahas perkembangan kondisi kebencanaan selama satu bulan terakhir.
Sedikitnya terdapat tiga persoalan utama yang menjadi perhatian, yakni kekurangan air bersih, kebakaran hutan dan lahan, serta angin kencang.
Kondisi kebakaran permukiman yang menjadi kewenangan Satpol PP dan Damkar juga turut dievaluasi untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan situasi kebencanaan di Barru.
Berdasarkan berbagai masukan, saran, dan hasil kajian lintas sektor, rapat kemudian menyepakati kenaikan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat bencana.
Status tersebut berlaku selama 14 hari, mulai 1 Oktober hingga 14 Oktober 2026.
Dengan status baru tersebut, seluruh unsur terkait diminta mempertahankan bahkan meningkatkan kesiapsiagaan.
Setiap perkembangan kondisi di lapangan harus segera dilaporkan dan ditindaklanjuti untuk memastikan keselamatan masyarakat serta pemenuhan kebutuhan dasar tetap menjadi prioritas.
Andi Syarifuddin menegaskan, penetapan tanggap darurat merupakan langkah antisipatif agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan kekeringan di Barru belum sepenuhnya berakhir.
Berdasarkan informasi meteorologi yang diterima pemerintah daerah, kondisi kering masih berpotensi berlangsung hingga Oktober meskipun terdapat peluang hujan mulai turun.
Namun, hujan yang mulai turun juga tidak berarti kewaspadaan dapat dikendurkan. Pemerintah daerah justru harus mengantisipasi potensi bencana lain yang dapat muncul akibat perubahan cuaca, terutama banjir.
“Kita belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Begitu hujan turun dengan intensitas tinggi, tiba-tiba banjir. Ini juga harus kita pertimbangkan,” jelasnya.
Karena itu, status tanggap darurat tidak hanya difokuskan pada penanganan dampak kekeringan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan bencana selama periode perubahan cuaca.
Krisis air bersih menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius dalam rapat. Keterbatasan armada mobil tangki masih menjadi kendala dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
Saat ini, PDAM dan BPBD Kabupaten Barru masing-masing memiliki satu unit mobil tangki yang dapat digunakan untuk mendukung distribusi air bersih.
Menurut Andi Syarifuddin, keterbatasan armada membuat distribusi air bersih tidak dapat hanya mengandalkan satu institusi. Seluruh unsur pemerintah dan pihak terkait harus bergerak bersama.
“Kebutuhan air bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau PDAM bergerak sendiri tentu tidak akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Karena itu, kita harus bergerak bersama,” tegasnya.
Ia meminta koordinasi lintas sektor terus diperkuat agar kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi secara cepat dan merata.
Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini berada di garis depan penanganan bencana, mulai dari TNI, Polri, BPBD, Satpol PP dan Damkar, PDAM, PMI, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, hingga perangkat daerah serta elemen masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kekuatan utama pemerintah daerah dalam menghadapi situasi kebencanaan.
“Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan dedikasi semua pihak,” ujarnya.
Rapat tersebut turut dihadiri Kapolres Barru yang diwakili Kabag Ops, Dandim 1405/Parepare yang diwakili Danramil 1405-06 Barru, pimpinan OPD terkait, Ketua PMI, Ketua Baznas, serta para camat se-Kabupaten Barru.