MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kabupaten Barru memperluas akses pelayanan publik dengan menghadirkan Layanan Perbendaharaan di Mal Pelayanan Publik (MPP).
Langkah ini dilakukan melalui sinergi Pemkab Barru dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Perbendaharaan pada MPP oleh Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari dan Kepala Kanwil DJPb Sulsel Hari Utomo, di Gedung Kanwil DJPb Sulsel, Makassar, Kamis (1/10/2026).
Kolaborasi ini diarahkan untuk membuat layanan perbendaharaan negara lebih mudah diakses, efektif dan efisien, sekaligus mendekatkan layanan pemerintah pusat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di Kabupaten Barru.
Pelaksanaan teknis di lapangan akan melibatkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barru bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Parepare.
Layanan konsultasi perbendaharaan akan ditempatkan di Gedung Tower Lantai Dasar Kantor Bupati Barru sebagai bagian dari penguatan fungsi MPP.
Masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memanfaatkan layanan tersebut setiap Jumat pada minggu pertama dan ketiga setiap bulan.
Ruang lingkup layanan meliputi konsultasi perbendaharaan, informasi mengenai persyaratan layanan, serta dukungan sarana dan prasarana pelayanan.
Dalam kesepakatan tersebut, Pemkab Barru melalui DPMPTSP bertanggung jawab menyiapkan fasilitas, mendukung koordinasi serta melakukan publikasi layanan kepada masyarakat.
Sementara KPPN Parepare menyiapkan petugas yang kompeten, peralatan operasional dan materi pelayanan yang dibutuhkan.
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari mengatakan sinergi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemudahan akses layanan, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah.
Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memastikan dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Dana transfer yang kami dapatkan benar-benar tepat sasaran dan tentunya membantu program yang telah kami perjanjikan, khususnya dalam mewujudkan visi Barru yang berkeadilan, maju berkelanjutan dan sejahtera lebih cepat,” ujar Andi Ina.
Menurutnya, kualitas pengelolaan keuangan harus berjalan seiring dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat.
Karena itu, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Andi Ina juga menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap capaian Kabupaten Barru di bidang pelayanan kesehatan.
Ia menyebut Barru memperoleh penghargaan terkait akses dan kualitas pelayanan kesehatan terbaik se-Sulawesi Selatan. Atas capaian tersebut, Kabupaten Barru mendapatkan tambahan Dana Insentif Daerah sebesar Rp2 miliar untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
Namun, bagi Andi Ina, penghargaan bukan sekadar simbol pencapaian pemerintah daerah.
“Saya dan Pak Wakil tidak membutuhkan penghargaan hanya untuk pengakuan. Penghargaan harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan dan apa yang masyarakat dapatkan,” tegasnya.
Ia menekankan, ukuran keberhasilan pemerintah bukan semata-mata penghargaan yang diterima, melainkan seberapa besar kebijakan dan program pemerintah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Karena itu, Andi Ina berharap sinergi Pemkab Barru dengan Kanwil DJPb Sulsel dan KPPN Parepare dapat terus diperkuat. Selain mendukung tata kelola keuangan, kolaborasi tersebut diharapkan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Semoga kita terus berbenah dan semakin baik ke depan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barru,” pungkasnya.
Kehadiran layanan perbendaharaan di MPP Barru diharapkan menjadi bagian dari transformasi pelayanan yang semakin dekat dengan masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas.