MAKASSAR, TROTOAR.ID — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi kini berada di persimpangan politik. Pinangan Partai Demokrat untuk memboyongnya keluar dari Partai Golkar belum langsung dijawab dengan kata “ya” maupun “tidak”.
Appi memilih menahan langkah, sembari menyebut masih ada proses internal yang harus diselesaikan di partai yang selama ini menjadi kendaraan politiknya.
Sikap tersebut membuka ruang tafsir lebih luas. Di satu sisi, Demokrat secara terbuka menyatakan membutuhkan figur seperti Appi untuk memperkuat partai di Sulawesi Selatan.
Bahkan, Ketua Dewan Pakar DPP Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng datang langsung ke Makassar dan menyampaikan ajakan tersebut kepada Appi.
Di sisi lain, Appi masih berstatus kader Golkar. Karena itu, keputusan untuk berpindah partai bukan sekadar persoalan menerima sebuah tawaran politik, tetapi menyangkut konsekuensi terhadap jaringan, struktur organisasi, dan basis politik yang telah dibangun Appi selama berada di Partai Golkar.
Guru Besar UIN Alauddin Makassar, Prof Firdaus Muhammad, menilai wacana Appi meninggalkan Golkar sebenarnya bukan isu yang baru muncul.
Spekulasi tersebut telah berembus sejak dinamika Musda Golkar Sulsel, ketika Appi tidak melanjutkan langkah dalam perebutan kursi Ketua DPD I Golkar Sulsel.
Menurut Firdaus, berpindah partai tidak otomatis membuat perjalanan politik seseorang menjadi lebih mudah.
Justru, seorang politisi harus kembali membangun hubungan, jaringan, dan posisi politik di lingkungan partai baru.
“Pindah partai tidak menjamin karier politiknya semakin baik. Kalau melihat perjalanan politiknya, Appi maju di Pilwali Makassar dalam posisi sebagai Ketua Golkar Makassar. Basis dan jaringan politiknya sudah kuat. Kalau pindah partai, tentu ada proses adaptasi dan perjuangan membangun kembali posisi politik,” ujar Firdaus.
Karena itu, Firdaus melihat keputusan Appi perlu ditempatkan dalam konteks perjalanan politiknya di Golkar.
Appi bukan figur yang tiba-tiba muncul dari luar partai. Ia telah melewati proses politik bersama Golkar hingga akhirnya berhasil memenangkan Pilkada Makassar dan kini duduk sebagai wali kota.
“Kalau kelak harus berhadapan dengan Golkar, partai yang membesarkan dan dibesarkannya, Appi tentu harus memiliki alasan politik yang kuat. Jangan sampai kepindahan itu hanya dibaca sebagai konsekuensi dari dinamika perebutan kepemimpinan partai,” kata Firdaus.
Dinamika Musda Golkar Sulsel sendiri memang menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan politik Appi.
Dalam Musda XI pada Juli 2026, Ilham Arief Sirajuddin atau IAS akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel setelah Appi tidak melanjutkan pencalonannya.
Namun, konfigurasi baru tersebut tidak serta-merta menghapus posisi Appi di Golkar.
Sebaliknya, Appi masih memiliki basis organisasi di tingkat Kota Makassar, sekaligus posisi sebagai kepala daerah yang menjadi salah satu pusat kekuatan politik di Sulawesi Selatan.
Dari sisi kekuatan parlemen, Golkar juga memiliki pijakan yang cukup signifikan di DPRD Makassar. Hasil Pemilu 2024 menempatkan Golkar dengan enam kursi, sedangkan Demokrat memperoleh tiga kursi.
Golkar bahkan meraih 97.209 suara sah untuk DPRD Makassar, meski perolehan kursinya berada di bawah NasDem yang mengantongi delapan kursi.
Perbedaan tersebut menjadi bagian dari kalkulasi politik yang tidak bisa dilepaskan dari posisi Appi. Jika bertahan di Golkar, ia tetap berada di dalam struktur partai yang telah dikenalnya dan memiliki enam kursi di DPRD Makassar. Jika memilih Demokrat, konsekuensinya adalah memasuki konfigurasi politik baru dengan struktur dan basis yang berbeda.
Di sinilah pinangan Demokrat menjadi menarik. Tawaran tersebut menunjukkan Demokrat melihat posisi Appi sebagai figur yang memiliki nilai strategis bagi masa depan partai di Sulsel.
Ketua Dewan Pakar DPP Demokrat Andi Alfian Mallarangeng bahkan menyebut Demokrat membutuhkan figur seperti Appi untuk membangun partai ke depan.
Namun, hingga kini Appi belum mengambil keputusan final. Ia menyatakan ajakan tersebut merupakan sebuah penghargaan, tetapi dirinya tidak ingin terburu-buru menentukan sikap karena masih ada etika dan proses internal yang harus dijalankan sebagai kader Golkar.
Dengan demikian, pertarungan politik Appi saat ini bukan semata soal Golkar atau Demokrat.
Yang sedang berlangsung adalah proses menentukan bagaimana ia mempertahankan kesinambungan jaringan politiknya sebagai wali kota, sekaligus menyiapkan langkah menghadapi dinamika politik Makassar ke depan.
Pinangan Demokrat telah membuka pintu alternatif, tetapi keputusan untuk melewati pintu tersebut masih berada di tangan Appi.